SPIONNEWS.ID, MALUKU — Gelombang penolakan terhadap kunjungan Wakil Presiden Republik Indonesia ke Maluku terus membesar.
Kini tercatat 15 LSM dan OKP bersama unsur masyarakat lintas daerah resmi bergabung memperkuat barisan Aliansi Mahasiswa dan Koalisi LSM se-Provinsi Maluku, yang menilai kedatangan Wapres hanya bersifat seremonial tanpa solusi konkret terhadap berbagai persoalan di daerah.
Bertambahnya dukungan dari sejumlah organisasi masyarakat sipil, mahasiswa, dan aktivis lokal menegaskan bahwa suara penolakan terhadap Wapres adalah suara kolektif rakyat Maluku. Salah satu yang baru bergabung adalah LSM Pelopor Maluku di bawah pimpinan Dayat Wara-Wara, bersama beberapa LSM dan perwakilan masyarakat dari Pulau Seram, yang juga memastikan siap turun dalam aksi bersama.
“Kami tidak menolak simbol negara, tapi kami menolak simbol kepura-puraan. Wapres datang bukan membawa solusi, tapi janji lama yang tak pernah ditepati,” tegas Dayat Wara-Wara, Ketua LSM Pelopor Maluku kepada awak media, Sabtu (11/10/2025)
Penolakan juga di sampaikan Koordinator Lapangan I, Rudi Rumagia menurutnya, aksi akan digelar di dua titik utama dengan massa yang sudah disiapkan secara terorganisir Bundaran Poka Ambon, dengan 175 massa aksi, dan Bandara Pattimura Ambon, dengan 50 massa aksi. Ujar Rumagia
Kedua titik ini akan dilengkapi dengan mobil sound system dan perangkat orasi lapangan, agar suara rakyat Maluku terdengar langsung oleh Wakil Presiden RI.
“Ini bukan sekadar aksi, tapi momentum sejarah. Dari darat hingga udara, suara Maluku akan menggema dan tak bisa diabaikan,” tambah Rudi Rumagia.
Rudi juga menegaskan bahwa jumlah massa aksi masih bisa bertambah, karena beberapa LSM dan kelompok masyarakat lainnya masih menunggu konfirmasi dan dijadwalkan memastikan keikutsertaan pada H-1 aksi.
“Bukan tidak mungkin jumlah massa meningkat. Banyak kawan dari pulau-pulau sekitar sudah menyatakan siap bergabung. Kita tunggu konfirmasi final di H-1,” ungkapnya
Sementara, Koordinator Lapangan II, Agus, menegaskan bahwa aksi ini akan berjalan damai, tertib, namun dengan sikap keras dan tegas dalam menyampaikan aspirasi rakyat.
“Kami turun bukan untuk merusak, tapi untuk mengingatkan. Negara harus tahu — rakyat Maluku tidak bisa terus dibungkam dengan seremoni,” ujar Agus
Hal senada juga disampaikan, Jenderal Lapangan, Usman Bugis, dirinya memastikan seluruh persiapan aksi sudah matang dan terkoordinasi dengan baik.
“Komando lapangan, jalur orasi, dan pengamanan internal sudah siap. Kami bergerak dengan disiplin, bukan dengan amarah. Ini suara rakyat yang sah,” tegas Usman.
8 TUNTUTAN ALIANSI MAHASISWA, LSM, OKP & MASYARAKAT SE-PROVINSI MALUKU
1. Menolak keras kunjungan Wapres RI ke Maluku yang dinilai hanya seremonial tanpa solusi konkret.
2. Mendesak Pemerintah Pusat membatalkan pemotongan dana transfer daerah (DAU dan DAK) untuk Maluku.
3. Meminta pencabutan izin penangkapan ikan dalam radius 12 mil laut dan mengembalikan hak kelola kepada nelayan lokal.
4. Menuntut kejelasan dan penyerahan PI 10% Blok Masela kepada Pemerintah Provinsi Maluku.
5. Meminta pencabutan izin PT Batu Licin di Kepulauan Kei yang diduga merusak lingkungan.
6. Menuntut audit total terhadap seluruh proyek strategis nasional di bawah BWS dan BPJN Maluku.
7. Mengusut dugaan manipulasi data teknis dan penyimpangan anggaran proyek jalan Waipirit–Piru.
8. Mendesak pencopotan Kepala Pertamina Patra Niaga Maluku yang diduga bermain dalam distribusi BBM bersubsidi di Seram Bagian Barat.
Aksi besar ini dijadwalkan berlangsung pada hari Selasa mendatang, dengan pembagian massa di dua titik utama. Aliansi pun menegaskan bahwa aksi ini bukan bentuk perlawanan terhadap negara, melainkan panggilan moral rakyat Maluku yang sudah muak dengan janji pembangunan yang tidak berpihak.
Editor : Redaktur SpionNews.id Maluku
