OPINI PUBLIK
SPIONNEWS.ID, MALUKU – Gelombang ketegangan tengah menyelimuti tubuh Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Maluku. Pasca Muktamar ke-X yang digelar di tengah konflik internal partai, aroma perpecahan kini kian terasa. Partai yang mengusung lambang Ka’bah itu kembali terbelah dalam dua versi kepemimpinan, masing-masing mengklaim legitimasi dan dukungan konstitusional. Di tengah situasi itu, isu Pergantian Antar Waktu (PAW) terhadap sejumlah kader daerah mencuat dan menebar ketakutan di kalangan elit PPP Maluku.
Muktamar yang diharapkan menjadi momentum penyatuan justru melahirkan babak baru pertarungan politik internal. Dua kubu kepemimpinan pasca muktamar kini sama-sama berupaya mengkonsolidasikan kekuatan. Di Maluku, efek dari pertarungan ini mulai terasa nyata. Para kader di tingkat provinsi maupun kabupaten kini hidup dalam bayang-bayang ancaman PAW, yang disebut-sebut akan menjadi langkah wajib dalam konsolidasi partai ke depan.
PAW yang semestinya menjadi mekanisme administratif kini berubah menjadi simbol kekuasaan. Dalam konteks PPP Maluku, isu ini bukan lagi sekadar rumor politik, melainkan sinyal akan adanya “pembersihan” barisan. Mereka yang selama ini dianggap tidak sejalan dengan garis kepemimpinan tertentu mulai merasakan tekanan halus, bahkan ada yang mulai menghitung hari untuk kemungkinan digeser dari jabatan legislatif.
Di kalangan elit daerah, ketakutan itu terasa kian nyata. Para pengurus yang dulu berdiri di garda depan membesarkan partai kini was-was. Loyalitas menjadi mata uang paling mahal di tubuh PPP hari ini. Satu langkah salah atau sikap netral terhadap konflik pusat bisa dibaca sebagai pembangkangan. Ironisnya, bukan kinerja atau dedikasi kader yang diukur, melainkan kepada kubu mana ia berlabuh.
Bagi sebagian elit daerah, PAW bahkan dianggap tak terelakkan. Mereka menilai pembersihan struktur kader melalui PAW justru menjadi keharusan jika PPP ingin membangun kekuatan baru di masa depan. Pandangan ini lahir dari keyakinan bahwa partai harus disolidkan, meski dengan risiko mengorbankan sebagian kader lama. Namun pandangan itu juga mengandung bahaya: ketika penyatuan dilakukan dengan pemaksaan, maka yang tersisa hanyalah kepatuhan, bukan komitmen.
PPP di Maluku sejatinya masih memiliki potensi besar untuk tumbuh, terutama karena basis sosial-keagamaannya yang kuat di daerah. Namun ancaman PAW dan ketidakpastian kepemimpinan membuat fondasi kepercayaan publik terhadap partai mulai goyah. Ketika masyarakat melihat kader partai sendiri tidak memiliki kepastian posisi, bagaimana mungkin mereka bisa berharap PPP menjadi rumah politik yang stabil dan visioner?
Kekacauan internal ini memperlihatkan bahwa PPP tengah kehilangan arah dalam membangun tradisi politik yang sehat. Alih-alih memperkuat kaderisasi dan peran daerah, partai justru terseret dalam politik intrik dan transaksional. Ketakutan elit daerah terhadap PAW adalah potret kegagalan kepemimpinan dalam mengelola perbedaan secara dewasa. Padahal, kekuatan sejati partai bukan pada kubu yang menang, melainkan pada kemampuan menjaga persatuan di tengah perbedaan.
Isu PAW di tubuh PPP Maluku bukan sekadar persoalan pergantian kader, tetapi cermin rapuhnya konsolidasi partai yang kehilangan visi. Bila PAW dijalankan dengan motif politis, bukan pembenahan struktural, maka yang akan tersisa hanyalah partai tanpa ruh perjuangan. PPP harus belajar dari sejarahnya sendiri bahwa kekuasaan tanpa kebijaksanaan hanya akan melahirkan kehancuran dari dalam. Jika ingin bertahan, PPP perlu membangun kembali kepercayaan kader daerah, bukan dengan ancaman PAW, tapi dengan keadilan, kejelasan arah, dan penghormatan terhadap loyalitas sejati.
Editor : Redaktur SpionNews.id Maluku
