SPIONNEWS.ID, MALUKU – Penurunan realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di Provinsi Maluku kian menegaskan lemahnya kepemimpinan daerah dalam mengelola dan menjaring investasi. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan tren penurunan yang tak bisa lagi ditutup-tutupi. Pada triwulan I 2025, realisasi PMDN tercatat sebesar Rp254,7 miliar, turun menjadi Rp251,6 miliar di triwulan II, dan anjlok drastis ke Rp151,2 miliar pada triwulan III. Angka-angka ini bukan sekadar statistik, melainkan sinyal bahaya bagi ketahanan fiskal daerah.
Investasi yang seharusnya menjadi motor penggerak ekonomi justru tampak buram di atas kertas, tanpa daya dorong nyata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), penciptaan lapangan kerja, maupun peningkatan kesejahteraan masyarakat.Pengamat Kebijakan Publik, W. Tomson, menilai penurunan ini mencerminkan kegagalan strategis Gubernur Maluku dalam membangun iklim investasi yang kredibel dan kompetitif. “Masalahnya bukan semata pada potensi. Maluku kaya sumber daya, tapi miskin keberanian dan kecakapan dalam mengemas serta menawarkan peluang investasi secara serius,” tegasnya.
Maluku memiliki keunggulan komparatif di sektor pariwisata bahari, perikanan, hingga pertambangan. Namun keunggulan tersebut terjebak dalam retorika. Minimnya infrastruktur dasar, birokrasi yang lamban, serta tata kelola investasi yang tidak transparan membuat investor bersikap wait and see, bahkan memilih hengkang sebelum masuk.
Lebih lanjut, Tomson menyoroti absennya peta jalan investasi jangka panjang yang jelas. Pemerintah daerah dinilai lebih sibuk dengan seremoni dan wacana, ketimbang membangun kepastian hukum, kemudahan perizinan, dan jaminan keberlanjutan usaha. Akibatnya, investasi yang diklaim masuk kerap tidak berbanding lurus dengan realisasi di lapangan.
“Kondisi ini berbahaya. Ketika investasi hanya hidup di laporan dan presentasi, sementara fiskal daerah semakin rapuh, maka yang dipertaruhkan adalah masa depan ekonomi Maluku,” ujarnya.
Menurutnya, Untuk keluar dari situasi ini, Pemerintah Provinsi Maluku wajib melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan investasi. Perbaikan infrastruktur, reformasi birokrasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta transparansi pengelolaan investasi harus menjadi prioritas, bukan sekadar jargon. ungkapnya.
Selain itu, kata tomson, sinergi dengan pemerintah pusat dan lembaga internasional perlu diperkuat secara konkret, bukan simbolik. Tanpa langkah tegas dan terukur, penurunan PMDN bukan hanya akan berlanjut, tetapi berpotensi menyeret Maluku ke dalam krisis fiskal yang lebih dalam, tegasnya.
Investasi yang buram hari ini adalah beban fiskal esok hari. Pemerintah Maluku dituntut berhenti beralasan dan mulai bekerja atau bersiap menanggung konsekuensi politik dan ekonomi dari kegagalannya sendiri, kritik Tomson
Editor : EB
