SPIONNEWS.ID, MALUKU – Perubahan lokasi pembangunan Maluku Integrated Port (MIP) dari Waisarisa ke Ambon tidak dapat dipahami hanya sebagai revisi teknis dalam dokumen perencanaan. Ia adalah keputusan strategis yang berdampak langsung pada arsitektur ekonomi Maluku dan sekaligus mencerminkan watak politik kepemimpinan hari ini. Di balik dalih efisiensi dan kesiapan infrastruktur, tersembunyi pertanyaan mendasar: ke mana arah pemerataan ekonomi Maluku hendak dibawa?
Dari perspektif ekonomi regional, pembangunan pelabuhan terintegrasi bukan sekadar proyek fisik, melainkan instrumen penciptaan pusat pertumbuhan baru. Teori pertumbuhan wilayah menekankan pentingnya desentralisasi aktivitas ekonomi untuk memecah konsentrasi dan menciptakan efek pengganda di daerah yang tertinggal. Ketika investasi besar kembali diarahkan ke wilayah yang relatif telah berkembang seperti Ambon, maka yang terjadi bukanlah transformasi struktur ekonomi, melainkan reproduksi ketimpangan lama.Argumentasi tentang kesiapan infrastruktur memang terdengar rasional secara teknokratis. Namun pendekatan ekonomi pembangunan tidak berhenti pada soal kemudahan eksekusi. Pertanyaan yang lebih strategis adalah: lokasi mana yang memiliki dampak jangka panjang terhadap distribusi kesejahteraan? Seram, dengan potensi sumber daya alam, posisi geostrategis, serta ruang pengembangan kawasan industri baru, semestinya diposisikan sebagai episentrum pertumbuhan alternatif. Justru karena belum berkembang, intervensi negara melalui proyek strategis menjadi penting untuk mempercepat akselerasi ekonomi.
Keputusan memindahkan MIP juga menyisakan persoalan politik kebijakan. Dalam praktik pemerintahan yang baik, kebijakan strategis harus memenuhi prinsip transparansi, partisipasi publik, dan akuntabilitas. Jika “kajian ilmiah” dijadikan satu-satunya legitimasi tanpa membuka metodologi, indikator, serta analisis dampaknya kepada publik, maka kebijakan itu kehilangan legitimasi sosial. Politik pembangunan tidak boleh bersembunyi di balik istilah teknis yang sulit diakses masyarakat.
Lebih jauh, keputusan ini tidak bisa dilepaskan dari konteks politik elektoral. Pulau Seram memiliki kontribusi suara signifikan dalam kontestasi pemilihan gubernur. Ketika dalam kampanye retorika pemerataan digaungkan, tetapi dalam praktik kebijakan justru terjadi sentralisasi kembali proyek strategis, maka publik berhak mempertanyakan konsistensi antara janji dan tindakan. Dalam teori kontrak politik, legitimasi kekuasaan lahir dari komitmen yang diperjuangkan setelah mandat diberikan, bukan hanya dari kemenangan di bilik suara.
Dimensi politik ekonomi dari keputusan ini juga memperlihatkan persoalan daya tawar. Seorang gubernur idealnya mampu menjadi negosiator utama yang memperjuangkan kepentingan wilayahnya di tingkat nasional maupun dalam forum investasi. Jika proyek sebesar MIP bergeser tanpa penjelasan komprehensif dan tanpa upaya argumentatif yang kuat untuk mempertahankan pemerataan, maka muncul kesan lemahnya posisi tawar politik daerah.
Pembangunan sejati menuntut keberanian mengambil risiko strategis demi perubahan struktural. Memilih opsi yang paling mudah secara administratif mungkin aman dalam jangka pendek, tetapi tidak selalu progresif dalam jangka panjang. Ekonomi Maluku membutuhkan lompatan, bukan sekadar penguatan pada titik yang sudah mapan. Tanpa keberanian mendesentralisasi pusat pertumbuhan, ketimpangan antarpulau akan terus berulang.
Karena itu, polemik MIP seharusnya menjadi momentum evaluasi menyeluruh terhadap arah kepemimpinan dan orientasi kebijakan ekonomi Maluku. Apakah pemerintah daerah sungguh-sungguh menjadikan pemerataan sebagai prioritas, ataukah sekadar slogan politik? Apakah visi pembangunan dirancang untuk transformasi jangka panjang, atau hanya mengikuti logika kenyamanan teknis?
Pada akhirnya, sejarah pembangunan tidak hanya mencatat proyek yang dibangun, tetapi juga keputusan strategis yang menentukan arah masa depan. Jika kesempatan menjadikan Seram sebagai simpul ekonomi baru terlewat karena kelemahan visi dan politik keberpihakan, maka itu bukan sekadar persoalan lokasi pelabuhan. Itu adalah cerminan pilihan politik tentang siapa yang diutamakan dalam peta ekonomi Maluku.
Penulis: Muhammad Ali Suneth Fungsionaris Konsorsium Pemuda Seram (KONSPERAM)
Editor : EB
