SPIONNEWS, Batauga – DPRD Kabupaten Buton Selatan melakukan rapat terbuka bersama dengan dinas ketahanan pangan BKP SDM Buton Selatan badan keuangan daerah serta dinas pendidikan juga ikut di dalamnya dinas sosial.
Dalam Rapat Kerja Bersama OPD Buton Selatan itu dihadiri langsung 23 Anggota DPRD Buton Selatan, Bersama Dengan Sekda Buton Selatan sebagai perwakilan dari Bupati Buton Selatan.
Pada Rapat DPRD Buton Selatan tersebut, dibahas terkait dengan keluhan masyarakat dalam hal ini ada Pegawai PPPK PW, yang belum menerima gaji, di Karenakan perpindahan tempat kerja dari Tenaga Teknis ke Tenaga Guru, pada kesempatan itu di bahas juga terkait dengan gerakan Pasar Pangan Murah yang belum dilakukan di daerah Kepulauan Seperti Batu Atas, Siompu dan Kadatua.
Pada rapat tersebut Sekda Buton Selatan La Ode Harwanto menjelaskan di tahun 2026 ini kita sudah mengalokasikan gaji sesuai dengan sesuai dengan jumlah PPPK Pw, yang telah kita rekrut kemarin, dan itu semua telah ter alokasikan ke masing-masing Dinas, dan dari masing-masing Dinas yang menyalurkan ke masing-masing PPPK PW.
“Namun karena adanya keluhan dari beberapa orang PPPK PW yang datang ke rumah, mengeluh terkait bagaimana nasib mereka yang dari guru, dan telah mengikuti sertifikasi Guru, maka terjadilah hal seperti ini” ucapnya.
Menurut dari pembahasan rapat tersebut BKPSDM menjelaskan, dari pengangkatan 2203, namun ada beberapa unit kerja dari kecamatan dan dilakukan pemetaan ulang, sebanyak 207.
“Dari Pemetaan PPPK PW, dari Kecamatan kelurahan, ke Dinas Pendidikan itu, kita di undang ke Jakarta, melalui khucing, dalam proses itu, ada 3 hal, pertama pemetaan pendidikan, pemetaan jabatan, dan pemetaan unit kerja, dalam hal. Ini kami hanya konsultasi pada awalnya pemetaan Pendidikan dikarenakan kesalahan pengimputan dari SMA seharusnya S1, atau pun sebaliknya” Imbuhnya.
Katanya, namun dalam perjalanan pemetaan tersebut, ada keluhan dari kecamatan Batuatas, dengan laporan pegawai PPPKlebih dari 93 orang, oleh sebab itu, kami meminta agar melalui camatnya mengusulkan melalui BKPSDM, dengan itu kami lanjutkan pengimputan melalui aplikasi sistem perencanaan.
Pada Rapat tersebut, beberapa anggota DPRD menekankan agar solusi dari masalah tersebut harus bisa diselesaikan.
Rapat yang berjalan Kurang lebih 3 jam penuh dan mendapatkan simpulan bahwa Sekda Buton Selatan akan melaksanakan rapat tertutup bersama dengan OPD terkait, selain itu juga DPRD akan mendapatkan keputusan hasil rapat tersebut pada esok hari. (Ha) .
Editor : Harry
