SPIONNEWS.ID, MALUKU – Pemerintah daerah mulai mematangkan arah pembangunan tahun 2027 melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD yang digelar di Gedung BPKAD, Kamis (9/4/2026). Forum ini menjadi titik krusial dalam menentukan wajah pembangunan Aru ke depan, di tengah tuntutan masyarakat akan perubahan yang lebih nyata dan merata.
Bupati Kepulauan Aru, Timotius Kaidel, dalam penegasannya menyampaikan bahwa pemerintah tidak ingin lagi pembangunan berjalan dengan pola lama yang timpang dan lambat. Ia menekankan bahwa tahun 2027 harus menjadi momentum percepatan, dengan fokus pada pembangunan infrastruktur dasar, penguatan UMKM, serta pembenahan tata kelola pemerintahan.
“Pembangunan tidak boleh hanya terpusat di kota. Kita ingin seluruh masyarakat Aru merasakan dampaknya. Infrastruktur harus menjangkau wilayah-wilayah terpencil, UMKM harus naik kelas, dan birokrasi harus bekerja cepat, transparan, dan melayani,” tegas Bupati.
Dalam forum tersebut, tema transformasi tata kelola pemerintahan menjadi salah satu sorotan utama. Pemerintah daerah menilai, perbaikan sistem birokrasi bukan sekadar wacana administratif, tetapi kebutuhan mendesak untuk menghapus praktik lamban, tidak efisien, dan minim akuntabilitas yang selama ini kerap dikeluhkan masyarakat.
Di sisi lain, pembangunan fisik tetap menjadi prioritas strategis. Konektivitas antarwilayah, pembangunan jalan, serta penyediaan fasilitas umum dinilai sebagai fondasi utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih inklusif. Tanpa infrastruktur yang memadai, berbagai program peningkatan kesejahteraan dinilai akan sulit berjalan optimal.
Tak hanya itu, sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) juga mendapat perhatian serius. Pemerintah menilai pelaku UMKM sebagai tulang punggung ekonomi lokal yang harus diperkuat melalui akses permodalan, pembinaan berkelanjutan, serta kebijakan yang berpihak.
Musrenbang ini turut melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk DPRD, perangkat daerah, hingga perwakilan masyarakat. Forum ini diharapkan tidak sekadar menjadi agenda formal tahunan, tetapi benar-benar melahirkan perencanaan yang berkualitas dan berdampak langsung.
Bupati Kaidel kembali menegaskan bahwa hasil Musrenbang RKPD 2027 harus mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat, bukan hanya dokumen administratif.
“Kita tidak ingin RKPD hanya jadi tumpukan kertas. Harus ada hasil nyata yang dirasakan masyarakat. Itu komitmen kita,” tandasnya.
Editor : EB
