“Kebakaran Hutan di Kadatua: Kinerja Kepala Dinas Damkar Buton Selatan Dikritik Tajam, Desakan Copot Jabatan Mencuat”
SPIONNEWS, Kadatua – Insiden kebakaran hutan dan lahan yang melanda wilayah Kepulauan Kadatua, Kabupaten Buton Selatan pada Selasa malam (5/5/2026), memicu reaksi keras dari berbagai elemen masyarakat.
Peristiwa yang apinya terpantau jelas hingga ke Kota Baubau ini dinilai sebagai sinyal darurat bagi Pemerintah Kabupaten Buton Selatan untuk segera merombak total sistem pengamanan kebakaran di wilayah kepulauan.
Ketua Gerakan Aktivis Sosial Buton Selatan Rikman, menyampaikan kritik tajam terhadap Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkar) Buton Selatan yang dianggap gagap dalam memitigasi bencana di wilayah kepulauan.
Ia menegaskan bahwa ketiadaan armada dan personel yang bersiaga di Kadatua adalah bukti lemahnya manajemen kerja dinas terkait.
“Peristiwa malam ini adalah warning keras. Wilayah kepulauan tidak boleh dianaktirikan. Kami menilai Kepala Dinas Damkar Buton Selatan sangat lambat, menunda-nunda progres, dan tidak memiliki naluri tanggap darurat yang kuat dalam menghadapi potensi bencana,” tegas Rikman dalam keterangannya, Selasa (5/5).
Lebih lanjut, Rikman menyoroti urgensi penempatan armada pemadam kebakaran permanen di wilayah kepulauan. Menurutnya, ketergantungan pada armada dari daratan pusat (Batauga) sangat tidak efektif mengingat kendala geografis dan waktu tempuh laut.
“Kepala Dinas Damkar saat ini kami nilai tidak efektif. Jika nanti kebakaran menimpa pemukiman penduduk, siapa yang akan bertanggung jawab? Jangan sampai masyarakat yang menanggung beban akibat kelalaian birokrasi.Kami meminta Bupati Buton Selatan segera mengevaluasi dan mencopot Kepala Dinas Damkar dari jabatannya, lalu menggantinya dengan figur yang lebih kompeten dan paham urgensi lapangan,” lanjutnya.
Gas Busel menuntut agar pengadaan armada dan perekrutan personel Damkar segera difokuskan untuk putra daerah di wilayah kepulauan itu sendiri. Hal ini bertujuan agar saat terjadi situasi darurat, tindakan pertama dapat dilakukan secara cepat tanpa harus menunggu pengiriman bantuan dari daratan utama.
“Harus ada pembagian armada dan personel yang proporsional.Personel di kepulauan harus orang lokal yang standby di sana. Ini bukan lagi soal rencana, tapi kebutuhan mendesak yang tidak bisa ditawar,” tutup Rikman. (**)
Editor : Harry
