DOBO, SPIONNEWS.ID – Badan Perbatasan Kabupaten Kepulauan Aru meminta dukungan penuh pemerintah daerah dan DPRD untuk memperjuangkan masuknya kembali Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) 718 dalam skala prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).
Permintaan tersebut disampaikan dalam forum sinkronisasi program dan kegiatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang digelar di Dobo, Selasa (26/5/2026).
Kepala Badan Perbatasan Kabupaten Kepulauan Aru, J. M. Siarukin, mengatakan WPP 718 yang berbatasan langsung dengan Australia kini tidak lagi menjadi prioritas intervensi kawasan perbatasan dalam RPJMN.
“WPP 718 ini tidak lagi diperhitungkan dalam RPJMN untuk intervensi wilayah perbatasan. Pulau-pulau Aru bahkan sudah terlepas dari rencana lokasi skala prioritas kawasan perbatasan,” ujarnya.
Menurut dia, kondisi tersebut sangat disayangkan karena wilayah Aru memiliki posisi strategis dalam penguatan kawasan perbatasan nasional, khususnya di sektor kelautan dan perikanan.
Ia membandingkan dengan wilayah lain di Maluku seperti Maluku Tenggara yang masuk dalam WPP 714 dan 716 serta tetap mendapatkan perhatian dalam RPJMN.
“Sedangkan WPP 718 yang berbatasan langsung dengan Australia justru tidak menjadi skala prioritas,” katanya.
Karena itu, Badan Perbatasan Kepulauan Aru berharap adanya dukungan politik dan kebijakan dari pemerintah daerah maupun DPRD agar kawasan perbatasan Aru kembali diperhitungkan pemerintah pusat.
Siarukin menegaskan, perjuangan tersebut penting agar pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, dan penguatan ekonomi masyarakat perbatasan dapat berjalan optimal.
“Jangan daerah lain yang diprioritaskan, sementara Aru justru terabaikan,” ujarnya.
Editor : EB
