MALUKU, SPIONNEWS.ID – Ketua Bidang Investigasi dan Advokasi Konsorsium Pemuda Seram, Agus, melontarkan kritik keras terhadap arah pemerintahan Kabupaten Seram Bagian Barat yang dinilai semakin jauh dari harapan masyarakat. Menurutnya, di tengah berbagai persoalan yang masih dihadapi rakyat, pemerintah daerah justru terkesan lebih sibuk membangun pencitraan daripada menghadirkan solusi nyata yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Agus menegaskan bahwa berkembangnya persepsi publik terkait dominannya aktivitas TP-PKK dalam berbagai ruang pemerintahan tidak dapat dipisahkan dari tanggung jawab Bupati Seram Bagian Barat, Asri Arman, sebagai pemegang kendali tertinggi pemerintahan daerah.
“Masyarakat memilih Bupati untuk memimpin daerah, menyelesaikan persoalan rakyat, dan memastikan pembangunan berjalan dengan baik. Masyarakat tidak memilih pemerintahan untuk sekadar mempertontonkan seremoni dan pencitraan yang tidak menjawab kebutuhan masyarakat secara langsung,” tegas Agus.
Menurutnya, saat ini masyarakat masih diperhadapkan dengan berbagai persoalan yang membutuhkan perhatian serius pemerintah daerah. Mulai dari kondisi infrastruktur yang masih menjadi keluhan di berbagai wilayah, pelayanan publik yang perlu ditingkatkan, pemberdayaan ekonomi masyarakat yang belum maksimal, hingga minimnya peluang kerja bagi generasi muda.
Dalam kondisi tersebut, Agus menilai pemerintah daerah seharusnya lebih fokus bekerja menyelesaikan masalah daripada membangun narasi keberhasilan yang belum sepenuhnya dirasakan masyarakat.
“Rakyat tidak membutuhkan panggung pencitraan. Rakyat membutuhkan hasil kerja. Rakyat tidak membutuhkan publikasi yang berlebihan. Rakyat membutuhkan kebijakan yang mampu menjawab kesulitan hidup mereka. Jangan sampai pemerintah terlalu sibuk membangun citra hingga lupa membangun kepercayaan rakyat.”
Ia juga menyoroti semakin kuatnya kesan di tengah masyarakat bahwa aktivitas TP-PKK memperoleh ruang yang sangat besar dalam agenda pemerintahan daerah. Menurutnya, kondisi tersebut harus menjadi bahan evaluasi serius agar tidak memunculkan persepsi bahwa perhatian pemerintah lebih banyak diarahkan pada kegiatan seremonial dibanding penyelesaian persoalan strategis daerah.
“Kami menghormati peran TP-PKK sebagai mitra pemerintah. Namun harus dipahami bahwa ukuran keberhasilan pemerintahan bukan terletak pada banyaknya kegiatan yang dipublikasikan, melainkan pada seberapa besar manfaat yang dirasakan masyarakat. Jangan sampai rakyat melihat pemerintah lebih sibuk mengurus citra daripada mengurus persoalan daerah.”
Agus menilai Bupati harus berani menjawab berbagai pertanyaan publik yang berkembang mengenai capaian pembangunan, efektivitas program pemerintah, kondisi ekonomi masyarakat, serta berbagai persoalan yang hingga kini masih menjadi keluhan masyarakat.
“Bupati harus hadir menjawab keresahan rakyat. Jangan biarkan kritik terus menumpuk tanpa jawaban yang jelas. Jangan biarkan masyarakat menilai bahwa pemerintah lebih cepat merespons kritik terhadap citra daripada merespons persoalan yang dihadapi rakyat setiap hari.”
Lebih lanjut, Agus mengingatkan bahwa jabatan publik adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Oleh karena itu, seluruh energi pemerintahan harus diarahkan untuk menghasilkan perubahan yang nyata, bukan sekadar membangun persepsi.
“Sejarah tidak akan mencatat berapa banyak seremoni yang dilakukan pemerintah. Sejarah akan mencatat apakah rakyat hidup lebih baik atau tidak di bawah kepemimpinan yang sedang berjalan. Itu sebabnya kami meminta Bupati Asri Arman untuk kembali fokus pada mandat utama yang diberikan rakyat, yaitu bekerja, melayani, dan menyelesaikan persoalan masyarakat.”
Konsorsium Pemuda Seram juga menegaskan bahwa kritik yang disampaikan merupakan bentuk kepedulian terhadap masa depan Seram Bagian Barat dan bukan ditujukan untuk menyerang pribadi siapa pun. Namun pemerintah harus memahami bahwa kritik yang terus bermunculan merupakan tanda bahwa masyarakat menginginkan perubahan yang lebih nyata.
“Jika pemerintah terus mengabaikan suara masyarakat dan lebih sibuk menjaga citra daripada memperbaiki kinerja, maka kepercayaan publik akan terus menurun. Dan ketika kepercayaan rakyat mulai hilang, itu merupakan peringatan serius bagi setiap pemerintahan. Kami akan terus mengawal, mengawasi, dan menyuarakan kepentingan masyarakat tanpa kompromi, karena rakyat berhak mendapatkan pemerintahan yang bekerja untuk mereka, bukan pemerintahan yang sibuk membangun pencitraan.” tutup.
Editor : EB
