SPIONNEWS, BAUBAU, — Belum lama ini salah satu tokoh masyarakat yang ada di Kota Baubau yang menjabat menjadi Anggota DPRD Kota Baubau dari Fraksi Partai Golkar, H. Hasan Basri, S.E., sedang melakukan pengisian bensin di salah satu SPBU di kota bau-bau hal ini menjadi salah satu sorotan oleh beberapa masyarakat yang mempertanyakan terkait dengan data desil yang menjadi peningkatan bagi warga yang sebenarnya sangat membutuhkan bantuan pemerintah tersebut.
Kadar Golkar Baubau tersebut memberikan beberapa keterangan kepada masyarakat sehingga mereka mengerti apa penyebab dasar mereka dinaikkan desil dan ini pun menjadi salah satu sorotan dari anggota DPRD Kota Baubau H. Hasan Basri.
menyampaikan pandangan kritis terkait penetapan kelompok desil kesejahteraan masyarakat yang menjadi dasar penyaluran berbagai program bantuan sosial dan pelayanan publik. Menurutnya, ada beberapa indikator penilaian yang perlu ditinjau ulang oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi, maupun pemerintah kota dan kabupaten agar tidak merugikan warga yang sebenarnya masih membutuhkan perlindungan negara.
“Penetapan desil kesejahteraan masyarakat harus dilakukan dengan melihat kondisi secara menyeluruh dan berkeadilan, tidak hanya berdasarkan satu indikator semata. Jangan sampai data di atas kertas berbeda jauh dengan kenyataan di lapangan sehingga warga yang benar-benar membutuhkan justru kehilangan haknya,” tegas H. Hasan Basri dalam pernyataan resminya.
Anggota legislator ini menyoroti empat hal utama yang dinilai kerap menjadi patokan tunggal namun belum tentu mencerminkan kemampuan ekonomi warga secara riil:
- Tabungan Senilai Rp15 Juta
“Angka ini belum tentu mencerminkan kemampuan ekonomi masyarakat. Bisa jadi tabungan tersebut adalah uang untuk biaya pengobatan jangka panjang, biaya pendidikan anak, atau uang yang dikumpulkan dalam waktu bertahun-tahun demi kebutuhan mendesak. Hanya karena ada tabungan sebesar itu, masyarakat tidak serta-merta dianggap mampu dan kehilangan hak atas bantuan sosial maupun pelayanan kesehatan.”
- Status dan Data Kartu Keluarga
“Perlu diperjelas status kepesertaan dan data dalam Kartu Keluarga. Seringkali ada perbedaan antara data administrasi di kantor dinas dengan kondisi nyata di lapangan. Kesenjangan ini kerap menyebabkan warga yang benar-benar membutuhkan justru tidak terjangkau program pemerintah.”
- Keberadaan Pinjaman atau Utang
“Memiliki pinjaman atau fasilitas keuangan lain justru bisa menjadi indikator beban ekonomi keluarga, bukan tanda kemampuan ekonomi yang baik. Hal ini perlu dilihat secara menyeluruh, tidak boleh hanya dilihat dari satu sisi saja.”
- Kepemilikan Sertifikat Tanah
“Sangat penting membedakan jenis dan luas tanah yang dimiliki. Sertifikat tanah untuk rumah tempat tinggal sendiri, sekadar tempat berlindung keluarga, tidak boleh dijadikan patokan tunggal bahwa masyarakat tersebut tergolong mampu. Berbeda halnya jika luas tanah mencapai puluhan atau ratusan hektar yang memang merupakan aset produktif dalam skala besar.”
Jangan Sertifikat Rumah Dijadikan Alasan Dicabut Hak Bantuan
H. Hasan Basri juga mengingatkan bahwa bagi banyak keluarga di Kota Baubau, memiliki sertifikat rumah sendiri adalah perjuangan panjang dan kebahagiaan tersendiri, bukan tanda kekayaan berlebih.
“Masyarakat kita di Kota Baubau pun sudah bersyukur sekadar memiliki sertifikat atas rumah tempat tinggal mereka. Jangan sampai hal yang seharusnya menjadi kebaikan dan kepastian hukum atas tempat tinggal justru menjadi alasan mereka dicabut haknya untuk mendapatkan bantuan dan pelayanan negara,” ujarnya. sabtu, 12/9/2026.
Di akhir pernyataannya, politisi Golkar ini menghimbau seluruh pihak terkait untuk menyempurnakan sistem pendataan kesejahteraan masyarakat agar lebih akurat dan berkeadilan.
“Mari kita bersama-sama memastikan bahwa bantuan dan pelayanan publik benar-benar sampai kepada yang benar-benar membutuhkan. Semoga hal ini menjadi pertimbangan yang bermanfaat untuk kebaikan masyarakat kita semua,” pungkas H. Hasan Basri, S.E., Saat bertemu warga di SPBU Kota Baubau. (Ha)
Editor : Harry
