SPIONNEWS, Makassar – Pemerintah Kabupaten Buton Selatan terus mendorong pemerataan layanan kelistrikan di wilayah kepulauan melalui usulan program Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) yang dipadukan dengan sistem penyimpanan energi baterai atau Battery Energy Storage System (BESS).
Upaya tersebut dilakukan melalui koordinasi dengan PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Barat (UID Sulselrabar), dengan sasaran pengembangan layanan listrik di wilayah Kecamatan Siompu dan Kadatua.
Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA) Setda Kabupaten Buton Selatan, Wa Ode Asrina Azizah Tasrif, mengatakan pemerintah daerah telah mengajukan proposal program PLTS–BESS dedieselisasi sebagai langkah untuk meningkatkan keandalan pasokan listrik bagi masyarakat kepulauan.
“Pemkab Buton Selatan terus berupaya mendorong peningkatan layanan kelistrikan bagi masyarakat kepulauan. Salah satu langkah yang kami lakukan adalah mengajukan usulan program PLTS–BESS untuk wilayah Siompu dan Kadatua melalui koordinasi dengan PLN,” ujarnya.
Menurutnya, program tersebut diharapkan dapat menjadi bagian dari solusi pemenuhan kebutuhan listrik masyarakat sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap pembangkit berbahan bakar diesel secara bertahap.
Berdasarkan hasil koordinasi dengan PLN UID Sulselrabar, wilayah yang menjadi sasaran usulan tersebut telah masuk dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL).
Namun, tindak lanjut pelaksanaan program masih bergantung pada kebijakan dan penjadwalan PLN. Apabila tidak terjadi perubahan kebijakan, survei untuk menindaklanjuti usulan wilayah Siompu dan Kadatua direncanakan pada 2027 melalui skema Independent Power Producer (IPP) atau pengembang listrik swasta.
Wa Ode Asrina menjelaskan, pemerintah daerah akan terus mendorong koordinasi dengan pihak terkait agar usulan tersebut dapat berlanjut ke tahapan berikutnya.
“Kami berharap usulan ini dapat ditindaklanjuti sesuai tahapan dan kebijakan yang berlaku. Bagi masyarakat kepulauan, peningkatan keandalan pasokan listrik merupakan kebutuhan penting yang perlu terus diperjuangkan,” katanya.
Sementara itu, untuk wilayah Batu Atas, Pemkab Buton Selatan sebelumnya telah melakukan koordinasi dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta PLN UP2 Sulawesi Tenggara di Kantor Gubernur Sulawesi Tenggara.
Koordinasi tersebut ditindaklanjuti dengan survei lapangan oleh tim PLNE di Batu Atas pada September 2026 melalui program Listrik Perdesaan (Lisdes).
Wa Ode Asrina menyebutkan, rangkaian koordinasi tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah bersama pemerintah pusat dan PLN untuk mendorong pemenuhan kebutuhan listrik masyarakat di wilayah kepulauan.
“Pada tahap koordinasi, Pemkab Buton Selatan telah memenuhi persyaratan awal yang diminta oleh Kementerian ESDM dan PLN. Kami berharap proses ini dapat terus berlanjut sehingga upaya peningkatan layanan listrik di wilayah kepulauan bisa semakin konkret,” jelasnya.
Meski demikian, rencana survei dan proses koordinasi tersebut masih perlu ditindaklanjuti hingga tahap pelaksanaan. Kepastian jadwal pembangunan, skema pengembangan, dan realisasi program menjadi hal penting yang dinantikan masyarakat.
Pemkab Buton Selatan diharapkan terus mengawal usulan tersebut bersama PLN dan kementerian terkait agar upaya pemerataan layanan kelistrikan tidak berhenti pada tahap perencanaan, tetapi dapat diwujudkan sesuai kebutuhan masyarakat di wilayah kepulauan. (adm)
Editor : Harry
