SPIONNEWS, MALUKU – Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Aliansi Keadilan dan Transparansi (AKSI) Indonesia menyoroti dugaan keterlibatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku Fraksi Partai Gerinda M. Zen Latukaisupy dalam dugaan ikut backing operasi tambang ilegal sinabar yang jelas-jelas tidak mengantongi izin pertambangan. (17/11/2026)
Sinabar (cinabbar) merupakan mineral logam penghasil utama merkuri (air aksa) yang dilarang diproduksi, ditambang, diatur melalui gabungan undangan-undangan pertambangan, lingkungan hidup, pengesahan konvensi internasional.
Umar Lewen, S.Ip, Ketua Kajian Isu dan Advokasi LSM AKSI Indonesia meminta dan mendesak Presiden Prabowo Subianto Ketua Umum DPP Gerindra dan Ketua DPD Gerindra Provinsi Maluku Hendrik Lewerissa, untuk mengevaluasi dan memberikan sanksi tegas kepada kader Partai Gerinda yang diduga ikut terlibat backing operasi tambang ilegal di Maluku.
Hal ini sejalan dengan peraturan Presiden nomor 5 tahun 2025 tentang penertiban kawasan hutan (satgas PKH), yang bertujuan mengambil alih kawasan hutan yang dikuasai dan ditambang secara ilegal, menagih denda administrasi, memulihkan aset negara, serta menyerahkan proses pidana kepada aparat penegak hukum (APH).
Untuk itu, LSM AKSI Indonesia meminta dan mendesak DPP dan DPD Partai Gerinda Maluku evaluasi dan memberikan sanksi tegas kepada M. Zen Latukaisupy yang merupakan kader sekaligus anggota DPRD Provinsi Maluku, yang diduga ikut backing operasi tambang ilegal sinabar yang berlokasi di Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) Provinsi Maluku. tegas, Umar
LSM AKSI Indonesia akan presure persoalan dugaan keterlibatan backing tambang ilegal sinabar ini lewat aksi demonstrasi di Sekretariat DPRD Partai Gerinda Provinsi Maluku, untuk meminta Ketua DPD Gerindra Provinsi Maluku mendalami dan mengusut dugaan keterlibatan M. Zen Latukaisupy dan kalau benar terlibat maka segera evaluasi dan beri sanksi tegas. tutup, Umar. (**)
Editor : Harry

