Oleh : Dr. Husni, M.Hum.
AkademisiSemangat perubahan yang tumbuh dari harapan masyarakat, Kabupaten Buton Selatan kini melangkah ke babak baru dalam perjalanan pembangunannya.
Ditengah berbagai tantangan yang nyata dan kebutuhan untuk bergerak lebih cepat, hadirnya sinergi antara Bupati Buton Selatan dan Penjabat Sekretaris Daerah (PJ Sekda) menjadi titik terang yang menandai arah baru birokrasi Buton Selatan yang lebih solid, responsif, dan visioner. Kolaborasi ini bukan sekadar peristiwa administratif, melainkan momentum strategis yang membuka peluang besar bagi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, serta pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan.
Era Baru Birokrasi Buton Selatan Penunjukan La Ode Darusalam, S.Sos., M.Si sebagai Penjabat Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Buton Selatan merupakan keputusan strategis yang diambil oleh Bupati Buton Selatan. Langkah ini menunjukkan komitmen kuat pemerintah daerah untuk memastikan birokrasi berjalan efektif dan selaras dengan visi pembangunan yang telah dicanangkan.
Dalam sistem pemerintahan daerah, peran Sekda sangat vital sebagai penggerak administrasi dan kebijakan. Oleh karena itu, keselarasan langkah antara PJ Sekda dan Bupati Buton Selatan menjadi kunci keberhasilan dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.
La Ode Darusalam, S.Sos., M.Si merupakan sosok birokrat senior yang kaya pengalaman dan dedikasi dalam dunia pemerintahan. Kariernya yang telah menapaki berbagai jenjang birokrasi, mulai dari Kabupaten Buton hingga Kota Baubau, Integritas, profesionalisme, serta wawasan yang luas menjadikan beliau sebagai figur yang dihormati, tidak hanya oleh rekan sejawat, tetapi juga oleh masyarakat dan para pemangku kepentingan.
Penunjukan beliau sebagai Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Buton Selatan bukan sekadar formalitas administratif, melainkan langkah strategis yang mencerminkan kepercayaan penuh dari Bupati Buton Selatan terhadap kapasitas dan kapabilitas yang dimilikinya.Kepercayaan Bupati Buton Selatan kepada La Ode Darusalam merupakan bentuk apresiasi atas jejak panjang pengabdian yang telah beliau torehkan. Dalam struktur pemerintahan daerah, posisi Sekretaris Daerah memiliki peran strategis sebagai motor penggerak roda birokrasi dan penjaga harmoni kebijakan.
Dengan ketajaman analisis, keteguhan integritas, dan semangat pengabdian yang tak pernah surut, La Ode Darusalam tentu mampu menjadi jembatan sinergi antara visi kepala daerah dan pelaksanaan program pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Kehadiran beliau membawa harapan besar bagi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, transparan, dan berkelanjutan di Kabupaten Buton Selatan.
Pendekatan ini sejalan dengan konsep good governance yang di kemukakan oleh Mardiasmo (2006), yang menekankan pada efektivitas pemerintahan, akuntabilitas, transparansi, serta partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan publik.
Penyelesaian RTRW
Salah satu tantangan besar yang perlu segera dituntaskan adalah penyelesaian Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Sejak era kepemimpinan sebelumnya, RTRW Buton Selatan mengalami stagnasi yang menghambat berbagai aspek pembangunan. RTRW merupakan landasan utama dalam pengelolaan tata ruang daerah, baik untuk kepentingan investasi, infrastruktur, maupun pengembangan sektor ekonomi. Tanpa RTRW yang jelas, banyak sektor akan terdampak, terutama investasi dan perencanaan pembangunan infrastruktur.
Dalam perspektif public policy, proses penyusunan RTRW harus mempertimbangkan model rasional (Dye, 2005), di mana keputusan yang diambil berdasarkan analisis komprehensif terhadap masalah, solusi terbaik, serta dampak jangka panjangnya. Olehnya itu, Bupati Buton Selatan saat ini memiliki momentum emas untuk menuntaskan persoalan yang belum selesai ini, dengan didukung oleh PJ Sekda sebagai birokrat senior. Ada harapan besar bahwa RTRW yang telah lama tertunda dapat segera ditetapkan.
Hal ini tidak hanya akan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan investor, tetapi juga akan menjadi bukti nyata bahwa kepemimpinan saat ini benar-benar bekerja untuk kemajuan daerah.
Sinkronisasi kebijakan antara Bupati Buton Selatan dan PJ Sekda harus diwujudkan dalam setiap aspek pemerintahan. Jangan sampai pengangkatan PJ Sekda hanya menjadi perubahan administratif tanpa dampak signifikan bagi pembangunan daerah. Masyarakat menaruh harapan besar bahwa kehadiran La Ode Darusalam akan membawa energi baru dalam birokrasi, mempercepat pembangunan, dan memastikan bahwa Buton Selatan bergerak maju dengan arah yang jelas dan terencana.
Pengembangan Infrastruktur.Keunggulan lain yang menjadi nilai tambah bagi Buton Selatan adalah latar belakang Bupati sebagai mantan pejabat PT Pelni. Pengalaman beliau di sektor transportasi maritim membawa peluang besar dalam pengembangan infrastruktur pelabuhan.
Salah satu kendala utama yang dihadapi Buton Selatan adalah minimnya akses kapal Pelni yang bersandar di wilayah ini, yang berdampak pada lambatnya pertumbuhan ekonomi. Dalam perspektif teori pembangunan daerah, infrastruktur merupakan faktor utama dalam mendukung pertumbuhan ekonomi lokal (Todaro & Smith, 2012).
Jika akses transportasi laut dapat diperbaiki, maka distribusi barang dan jasa akan lebih efisien, menciptakan spillover effect bagi sektor lain, termasuk perdagangan dan pariwisata.
Mendorong Iklim InvestasiLatar belakang Bupati Buton Selatan sebagai pengusaha juga memberikan pengaruh besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Dunia usaha di Buton Selatan masih membutuhkan banyak dukungan, baik dalam bentuk kebijakan yang pro-investasi maupun penyederhanaan perizinan.
Menurut teori New Public Management (Osborne & Gaebler, 1992), pemerintah daerah seharusnya mengadopsi prinsip efisiensi dalam manajemen publik dengan menerapkan kebijakan yang mempermudah dunia usaha serta memperkuat sektor swasta.
Salah satu langkah yang dapat diambil adalah optimalisasi Perusahaan Daerah (Perumda) agar mampu menjadi motor penggerak ekonomi lokal.
Dengan demikian, akan tercipta iklim usaha yang kondusif, menarik investor, serta membuka lebih banyak lapangan pekerjaan bagi masyarakat.
Sinergi Pemerintah Pusat dan Prinsip Multi-Level GovernanceTidak hanya fokus pada penguatan internal, kolaborasi dengan pemerintah provinsi hingga pusat juga menjadi faktor kunci dalam mempercepat pembangunan Buton Selatan.
Dalam konteks pemerintahan, political will dari tingkat atas sangat menentukan keberhasilan program daerah.
Menurut konsep multi-level governance (Hooghe & Marks, 2001), pembangunan daerah yang efektif harus melibatkan koordinasi antara berbagai tingkatan pemerintahan agar kebijakan yang diterapkan dapat memperoleh dukungan finansial dan regulasi dari pusat. Oleh karena itu, Bupati Buton Selatan dan PJ Sekda memiliki peran strategis dalam membangun komunikasi yang efektif dengan pemerintah pusat agar berbagai program pembangunan mendapatkan dukungan maksimal.
Keselarasan antara Bupati Buton Selatan dan PJ Sekda menjadi faktor utama dalam memastikan bahwa visi pembangunan dapat diimplementasikan dengan baik.
Dengan pengalaman dan kapasitas yang dimiliki, La Ode Darussalam dapat menjadi motor penggerak bagi efektivitas pemerintahan serta menjembatani berbagai sektor untuk menciptakan kebijakan yang berdampak langsung bagi masyarakat.Saat ini, Buton Selatan memiliki momentum emas untuk bangkit dan berkembang lebih pesat.
Dengan kepemimpinan yang solid, sinergi dengan berbagai pihak, serta kebijakan yang pro-rakyat, daerah ini memiliki potensi besar untuk menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di Sulawesi Tenggara. Masyarakat tentu menaruh harapan besar agar kepemimpinan yang ada saat ini mampu merealisasikan program-program strategis demi kesejahteraan bersama.
Langkah telah diambil, dan arah pembangunan semakin jelas. Kini, layar telah terkembang dan angin perubahan telah bertiup.
Buton Selatan berada di titik awal sebuah pelayaran besar menuju masa depan yang lebih cerah.
Sinergi antara pemimpin dan birokrat, ditopang semangat kolaboratif masyarakat, menjadi fondasi kuat dalam menapaki setiap gelombang tantangan. Dengan tata kelola yang berpijak pada nilai-nilai integritas, transparansi, dan keberpihakan pada rakyat, Buton Selatan tidak hanya melangkah tapi melesat, menjemput takdir sebagai daerah yang berdaulat, mandiri, dan berdaya saing di panggung regional maupun nasional.
Mari kita jaga bara semangat itu agar terus menyala, karena masa depan Buton Selatan adalah tanggung jawab kita bersama.
