SPIONNEWS, Batauga – Rapat kerja anggota DPRD Kabupaten Buton Selatan Jumat, 11 /4/2025, meminta kepada pemerintah daerah Kabupaten Buton Selatan dan pihak rumah sakit Kabupaten Buton Selatan untuk hadir dalam rapat koordinasi terkait dengan keluhan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang ada di rumah sakit Buton Selatan yang kurang optimal.
Dalam rapat koordinasi tersebut pihak pemerintah daerah diwakili oleh sekda Kabupaten Buton Selatan dan pihak rumah sakit diwakili oleh beberapa pegawai tinggi di RS. Buton Selatan untuk menjelaskan kondisi yang terjadi.
Pada kesempatan itu ketua anggota DPRD Kabupaten Buton Selatan bersama dengan beberapa anggota hadir untuk mendengarkan pendapat dan masalah yang terjadi di RS Buton Selatan.
Untuk rapat kerja tersebut salah satu anggota DPRD Kabupaten Buton Selatan menuturkan keluhan masyarakat terkait kurangnya optimal pelayanan kesehatan di RS. Buton Selatan.
Ketika dikonfirmasi Pj. Sekda Buton Selatan, La Ode Darussalam mengatakan “Rumah Sakit Buton Selatan itu, merupakan salah satu rumah sakit yang ketersediaan peralatan yang lengkap, kita hanya keterbatasan pada tenaga medis, baik perawat maupun dokter”terangnya, Di Ruang Rapat DPRD Buton Selatan, kepada awak media.
Ia menambahkan, 2 tahun terakhir kami terbantukan dengan dokter yang ada kami pinjam dari Rumah sakit di Kota Baubau dan dokter dari Kabupaten Buton, setelah keluar aturan baru dari Kemenpan RB, di mana Tidak lagi membolehkan mengangkat tenaga tenaga honorer pada tahun 2024 dan 2025, sedangkan untuk pemberhentian aturan tersebut pada akhir November 2023.
“Kemudian dokter yang kami pinjam dari rumah sakit di Buton dan di Kota Baubau, belum bisa kita bayarkan karena belum ada aturan tentang pinjam pakai dokternya, sedangkan uangnya sudah kami siapkan, padahal dokter yang kami pinjam pakai jumlahnya banyak yaitu dokter spesialis” ungkapnya.
Lebih jauh Sekda mengungkapkan, sekarang di rumah sakit kita kekurangan dokter, oleh karena kita membutuhkan tenaga ahli di bidang tersebut, Oleh sebab itu kami sarankan kepada pihak DPRD untuk kita bersama-sama menghadap kepada kementerian Menpan RB, dan Kementerian Kesehatan, serta Kementerian Dalam Negeri, untuk membicarakan hal tersebut.
“Semua yang ada di daerah-daerah terpencil, semua Puskesmas yang ada di Kabupaten kita masih memiliki dokter dalam kategori honorer” Tuturnya.
Kata Darussalam, solusinya dari permasalahan ini pertama kita akan buatkan Brutkan untuk rumah sakit, kita akan mendorong agar ada regulasi di mana kita akan mengkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan Kementerian Kemenpan RB dan Kementerian Dalam Negeri, dengan menyatakan kondisi kita yang ada saat ini, agar bagaimana pasien kita bisa dilayani dengan baik dan optimal.
Dalam hasil rapat kerja bersama dengan pihak rumah sakit dan pemerintah daerah Ketua DPRD Kabupaten Buton Selatan memberikan beberapa kesimpulan.
Dimana pihak DPRD mendorong pemerintah daerah menyelesaikan masalah terkait tenaga Kesehatan baik yang ada di rumah sakit maupun yang ada di puskesmas, masalah tersebut harus menjadi salah satu prioritas dari program 100 hari Bupati (Ha).
Editor: Harry
