Oleh : Erwin
SPIONNEWS.ID, MALUKU – Kunjungan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ke Maluku kali ini seharusnya tidak sekadar menjadi agenda seremonial yang diwarnai senyum, foto bersama, dan janji-janji manis di podium. Di balik jadwal kunjungan yang tampak formal, terselip sinyal kuat akan adanya perombakan sejumlah pejabat pusat yang bertugas di daerah. Langkah ini disebut-sebut sebagai bagian dari evaluasi besar terhadap kinerja instansi vertikal di Maluku yang selama ini dinilai gagal memahami realitas sosial dan geografis wilayah paling timur Indonesia itu.
Maluku bukan sekadar provinsi kepulauan dengan pesona laut biru dan sumber daya alam melimpah. Ia adalah potret luka pembangunan yang belum sembuh. Isu lingkungan yang terus berulang akibat tambang dan pembalakan, ketimpangan infrastruktur antar-pulau, dan kebocoran uang negara melalui proyek-proyek fiktif telah menumpuk menjadi gunung masalah. Belum lagi konflik agraria yang tak terselesaikan, serta kondisi keamanan yang rapuh di sejumlah titik rawan. Semua itu menuntut kehadiran pejabat pusat yang benar-benar paham konteks lokal bukan hanya datang dengan laporan di atas kertas.
Baca Juga : Aliansi Mahasiswa dan LSM Maluku Tolak Kunjungan Wapres: Seremonial Tanpa Solusi
Pergantian pejabat yang diwacanakan di sela kunjungan Wapres ini harus dimaknai lebih dari sekadar rotasi jabatan. Ini adalah momentum politik dan moral untuk memperbaiki arah kebijakan pembangunan di Maluku. Selama ini, banyak pejabat kementerian dan lembaga vertikal di daerah lebih sibuk menjaga citra birokrasi daripada menjawab kebutuhan rakyat. Mereka hadir di forum-forum resmi, tapi absen dalam urusan nyata masyarakat. Jika Wapres benar serius, maka perombakan harus menyentuh akar persoalan: siapa yang bekerja untuk rakyat, dan siapa yang sekadar menunggu laporan datang dari stafnya.
Kunjungan Wapres juga semestinya membuka ruang koreksi terhadap arah pembangunan nasional yang sering melupakan daerah pinggiran. Di Maluku, banyak program pusat gagal karena kebijakan dibuat dari Jakarta tanpa mempertimbangkan realitas lapangan. Infrastruktur jalan rusak, jembatan terbengkalai, dan proyek tambang justru memperparah kerusakan alam. Di sisi lain, masyarakat adat terus kehilangan hak atas tanah dan laut yang mereka kelola turun-temurun. Bila Gibran datang tanpa menyinggung hal-hal ini, maka kunjungannya tak lebih dari perjalanan wisata politik yang menghabiskan anggaran.
Rakyat Maluku tidak membutuhkan pidato motivasi dari pejabat pusat mereka menuntut tindakan konkret.
Sudah terlalu lama Maluku diperlakukan sebagai laboratorium politik pusat, tempat uji coba kebijakan tanpa hasil nyata. Setiap pergantian pejabat harus disertai evaluasi kinerja dan komitmen untuk membuka data, memperbaiki tata kelola anggaran, serta melibatkan masyarakat sipil dalam pengawasan publik. Jika tidak, wajah baru pejabat hanya akan melanjutkan pola lama: elitis, tertutup, dan jauh dari rakyat.
Karena itu, kedatangan Wapres Gibran seharusnya menjadi momentum kebangkitan administrasi publik di Maluku. Ia harus melihat langsung luka yang ditinggalkan oleh kebijakan yang timpang dan pejabat yang abai. Bila pergantian pejabat benar terjadi, maka itu bukan sekadar reshuffle teknokratis, melainkan panggilan moral untuk memperbaiki negeri dari pinggiran. Sebab di Maluku, rakyat tak lagi menunggu janji mereka menunggu keadilan yang benar-benar turun dari podium ke tanah tempat mereka berdiri.@Transparansi Anggaran Wayapo#
Penulis adalah Pemerhati Publik
Editor : Redaktur SpionNews.id Maluku
