SPIONNEWS, BATAUGA – Rapat dengar pendapat DPRD Kabupaten Buton Selatan, bersama dengan Dinas Pendidikan, Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Kadatua, Perwakilan Inspektorat, Ketua Komite sekolah dan Aliansi Peduli Buton Selatan, terkait Penyalahgunaan Dana Bos dan Penyaluran Dana PIP kepada siswa yang telah menunggu dari tahun 2024, namun baru tercairkan di tahun 2025.
Dalam rapat tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua 2, DPRD Buton Selatan dan pihak pemerintah diwakili oleh Asisten III, dan beberapa anggota DPRD Kabupaten Buton Selatan yang hadir.
Ketika dikonfirmasi Wakil Ketua 2 DPRD Buton Selatan, Hasrul Saadi, SE mengungkapkan, terjadinya hal ini harus ada yang bertanggung jawab, kita harapkan bahwa kalau sudah diselesaikan apa yang menjadi kewajiban dari teman-teman di sekolah, terus persoalan selesai kan tidak juga seperti itu?, iya terus katakan nanti ada demo baru ada seperti itu, kan tidak juga seperti itu, Jadi harus memang dari pihak pemerintah bukan cuma SMP 1 Kadatua tetapi keseluruhan SMP di Buton Selatan terkait dengan dana bos dan PIP untuk siswa” Ujarnya, Kamis, 8/1/2025 di ruang kerjanya setelah selesai rapat tersebut.
Katanya, pengelolaan dana BOS memang ada masalah, untuk berapa banyak sekolah yang bermasalah belum tahu persis tapi, untuk SMP Negeri 1 Kadatua, awal dan muncul di permukaan dan pasti masih ada yang lain, ini perlu kejelian dari pemerintah dalam hal ini eksekutif, Bupati agar bagaimana kedepannya pengelolaan dana BOS bisa lebih terang lagi, jangan seperti sekarang.
“Menurut saya transferan dalam pengelolaan dana BOS itu sangat diperlukan apalagi harus berkoordinasi dengan komite sekolah, karena mereka yang mengawasi bagaimana dan apa saja yang akan disalurkan melalui dana BOS, termasuk Tata kelolanya. Oleh sebab itu harus ada koordinasi dari komite sekolah sehingga tidak lagi terjadi seperti di SMP Negeri 1 Kadatua” tegasnya.
Lanjutnya, untuk dana pip sendiri Saya sangat setuju dengan saran yang telah diajukan oleh anggota DPRD H. Pomili Womal, sarannya agar kedepannya, bank yang menjadi penyalur dana tersebut ada beberapa cabang, maunya kalau bisa satu bank saja, yang bisa bertanggung jawab seperti di Kabupaten Buton Selatan bank apa yang menjadi tanggung jawab penyaluran transfer dana tersebut. Dan nantinya kami akan coba koordinasi di pusat terkait dengan dana PIP itu. Sehingga nantinya pengelolaannya bisa lebih bagus lagi.
Dalam rapat dengar pendapat tersebut pihak dari aliansi peduli Buton Selatan kejadian seperti ini karena tidak adanya tanggung jawab pihak kepala sekolah dan itu perlu menjadi perhatian agar pimpinan kepala sekolah bisa dapat diganti sehingga penyaluran dana tersebut dan tata kelola sekolah bisa jauh lebih baik. (Ha)
Editor : Harry
