SPIONNEWS, Batauga – Setelah melakukan rapat evaluasi Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Selatan dengan DPRD Kabupaten Buton Selatan, DPR berharap bisa memberikan dampak yang positif terkait progres yang akan dijalankan di tahun 2026.
Ketika dikonfirmasi, Ketua DPRD Buton Selatan Dodi Hasri mengatakan, “Untuk hasil serapan anggaran APBD tahun 2025 Pemerintah Kabupaten Buton Selatan sekitar 87% sekian telah dilakukan, dengan asumsi terjadinya Silva sekitar 21 hingga 25 miliar lebih, hal ini terjadi karena kita harus mengakui dalam melakukan pembelanjaan modal terutama pelaksanaan lelangnya berada pada Penghujung tahun” Tuturnya, Selasa, 27/1/2026.
Ia menjelaskan, ada beberapa contoh sehingga pihak ketiga belum bisa menyelesaikan pekerjaan bahkan ada sampai sekarang satu proyek sampai dengan bulan ini belum bisa menyelesaikan pekerjaan tersebut. Faktornya adalah keterlambatan lelang belanja di ULP, untuk mengatasi hal tersebut di tahun ini kita mendorong ULP untuk segera melakukan pelelangan semua belanja modal, janjinya mereka akan melakukan kegiatan tersebut pada bulan 2, dengan dimulainya tahapan lelang belanja dan seterusnya.
Ungkap Ketua DPRD, hal ini kita tekankan dan kita dorong untuk melakukan lelang belanja modal, karena kita akan menghadapi bulan puasa, hingga masuk pada Idul Fitri, dan masyarakatnya kita ketergantungan terhadap APBD kita, dan kenapa bisa demikian karena bila dilelang cepat, hal ini bisa kita tingkatkan prospek kerja masyarakat dari pelaku pertukangan hingga buruk yang nantinya dipekerjakan pada proyek pemerintah tersebut.
“Sehingga para tukang yang ada di wilayah Kabupaten Buton Selatan dan para penjual bisa menyerap anggaran dari proyek tersebut dan itu bisa memutar perekonomian masyarakat kita, kami juga mendorong agar pemerintah daerah memprioritaskan pekerja-pekerja lokal, pada proyek-proyek pemerintah, sehingga kita tidak lagi memanggil tukang dari luar,” Imbuhnya.
Ia menuturkan, kami berharap di tahun 2025 menjadi pembelajaran sehingga di tahun 2026 ini tidak lagi kejadian hal tersebut, banyaknya pekerjaan yang tidak bisa dieksekusi, salah satunya pembangunan pagar di mesin PLN di Batu Atas tidak terselesaikan, berdasarkan keterangan hanya mencapai 20% hasil kerja, karena waktu masa kontrak kerja sudah selesai.
“Kita meminta ULP dan dinas-dinas terkait, untuk cepat melakukan progresnya di tahun ini, dan untuk tahun 2026 yang menjadi belanja modal prioritas adalah Kantor Bupati dengan besar anggaran kurang lebih 20 miliar Sekian dan hal ini kita dorong, Dinas PU PR dan ULP untuk segera melakukan pelelangan, dan satu dua hari ini kami meminta kepada ULP, untuk segera melaporkan kepada kami dewan sehingga tahapan-tahapannya bisa kita lihat bersama, dan satu miliar untuk proyek jalan di siompu untuk segera dilakukan pelelangan” Tegasnya.
Kata Dodi, untuk beberapa titik yang bisa mendorong hasil pendapatan asli daerah kita, seperti Dinas Perhubungan, kita menargetkan bisa mencapai 100 juta, tetapi dengan hasil evaluasi kemarin, dengan beroperasinya ferry, menurut Kadis Perhubungan kita bisa mencapai 800 hingga 1 juta setiap harinya. Oleh sebab itu usaha seperti ini yang harus kita genjot, maka kami meminta kepada dinas-dinas terkait, titik , titik yang bisa mendatangkan Pendapatan asli daerah untuk bisa dimaksimalkan termasuk di Dinas Perikanan, TPI Sampolawa, karena sektor-sektor tersebut yang banyak menyumbang asli pendapatan daerah kita.
“Di tahun ini pun kita akan memaksimalkan pendapatan dari Samsat Busel, yang sudah mulai beroperasi dengan porsi hasil dari pajak kendaraan bermotor 40% untuk provinsi dan 60% untuk daerah” Ujarnya.
Kata Ketua DPRD, kami berharap dengan potongan APBD kita yang besar-besaran ini, kami meminta kepada masyarakat untuk banyak bersabar, sambil menunggu dan melihat pulang-pulang yang bisa kita ambil, untuk kita maksimalkan termasuk di dalamnya UMKM, dan koperasi merah putih, termasuk yang sedang dalam proses digenjot kampung nelayan merah putih, dan untuk petani dan nelayan kita bisa kita maksimalkan. (Ha) .
Editor : Harry
