SBT, SPIONNEWS.ID – Dugaan intervensi pihak-pihak yang disebut memiliki kedekatan dengan elite Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur dalam proyek revitalisasi SMP Negeri 18 SBT semakin menjadi sorotan publik. Proyek pendidikan bernilai hampir Rp1,7 miliar yang bersumber dari APBN itu kini dinilai menyisakan banyak pertanyaan serius terkait transparansi dan pengelolaannya.
Sejumlah elemen masyarakat menilai proyek revitalisasi yang seharusnya menjadi solusi peningkatan fasilitas pendidikan di Kecamatan Wakate justru memperlihatkan kondisi memprihatinkan. Hingga kini, pembangunan sekolah tersebut dikabarkan belum rampung sepenuhnya dan progres pekerjaan disebut baru mencapai sekitar 50 persen.
Situasi itu memunculkan berbagai dugaan di tengah masyarakat, termasuk adanya campur tangan pihak tertentu yang disebut memiliki hubungan dekat dengan lingkaran kekuasaan daerah dalam proses pelaksanaan proyek.
Ketua Gerakan Pemuda Pemberantas Korupsi (GPPK) Maluku, Thoriq Kapailu, menegaskan bahwa aparat penegak hukum tidak boleh mengabaikan berbagai indikasi yang berkembang di lapangan. Menurutnya, jika ditemukan adanya intervensi dari pihak yang dekat dengan pejabat daerah, maka proses hukum harus dilakukan secara terbuka dan tanpa kompromi.
“Kalau benar ada campur tangan pihak-pihak dekat kekuasaan dalam proyek ini, maka semuanya harus dibongkar secara transparan. Anggaran pendidikan tidak boleh dijadikan alat kepentingan kelompok tertentu,” tegas Thoriq.
Ia juga menilai mandeknya pembangunan sekolah menjadi indikator adanya persoalan serius dalam tata kelola proyek. Minimnya aktivitas pekerjaan di lokasi proyek dinilai semakin memperkuat dugaan adanya masalah administratif maupun teknis yang perlu diusut secara menyeluruh.
Sorotan publik kini tertuju pada langkah aparat penegak hukum, khususnya Polda Maluku, Kejaksaan Tinggi Maluku, dan BPK RI Perwakilan Maluku untuk segera melakukan audit investigatif terhadap penggunaan anggaran revitalisasi tersebut.
Masyarakat mendesak agar seluruh pihak yang diduga terlibat diperiksa tanpa pandang bulu, termasuk apabila ditemukan adanya aktor-aktor yang memiliki kedekatan dengan pejabat daerah.
“Jangan sampai proyek pendidikan untuk anak-anak di daerah justru menjadi ruang permainan kepentingan. Ini uang negara dan harus dipertanggungjawabkan,” ujar salah satu tokoh masyarakat setempat.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur maupun pihak terkait mengenai dugaan keterlibatan orang dekat bupati dalam proyek revitalisasi SMPN 18 SBT tersebut.
Editor : EB
