SPIONNEWS, KENDARI — Pemerintah Kabupaten Buton Selatan menawarkan pendekatan pengelolaan sumber daya alam yang memadukan peningkatan nilai ekonomi, kesejahteraan masyarakat, kelestarian lingkungan, dan nilai-nilai spiritual dalam Forum Ekonomi Regional Sulawesi yang berlangsung di Kendari, Rabu (26/8/2026).
Forum yang mengangkat tema “Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Ekoteologi” tersebut dibuka oleh Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Dr. Ir. Hugua, M.Ling. Sementara Menteri Agama Republik Indonesia tampil sebagai pembicara utama secara daring.
Bupati Buton Selatan H. Muhammad Adios, S.Sos., M.B.A. yang mendapat undangan sebagai salah satu pembicara menugaskan Drs. Basiran, M.Si., Tim Ahli Bupati Buton Selatan Urusan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, untuk mewakilinya dalam forum tersebut.
Dalam paparannya bertajuk “Dari Anugerah Alam Menuju Kesejahteraan Berkelanjutan: Model Pengelolaan Sumber Daya Alam Buton Selatan Berbasis Ekoteologi”, Basiran menegaskan bahwa kekayaan sumber daya alam tidak seharusnya hanya diukur berdasarkan besarnya produksi ataupun nilai ekonominya.
“Sumber daya alam bukan sekadar kekayaan. Ia adalah anugerah sekaligus amanah. Karena itu ukurannya bukan hanya berapa banyak yang dapat kita produksi, tetapi berapa banyak masyarakat yang dapat kita sejahterakan tanpa merusak sumber kehidupannya,” ujar Basiran.
Menurutnya, perspektif tersebut sangat relevan dengan kondisi Buton Selatan karena struktur ekonomi daerah memiliki keterkaitan yang kuat dengan sumber daya alam, terutama sektor pertanian, kehutanan dan perikanan.
Laut Harus Menjadi Halaman Depan Pembangunan
Salah satu perhatian utama dalam paparan tersebut adalah sektor kelautan dan perikanan. Basiran menyebut laut harus ditempatkan sebagai salah satu basis utama pembangunan ekonomi Buton Selatan.
“Laut bukan halaman belakang Buton Selatan. Laut adalah halaman depan pembangunan Buton Selatan,” tegasnya.
Namun orientasi pembangunan perikanan, menurut Basiran, tidak cukup hanya mengejar peningkatan jumlah tangkapan.
Pemerintah daerah perlu memperkuat rantai nilai mulai dari nelayan, tempat pelelangan ikan, rantai dingin, industri pengolahan, pengemasan hingga pemasaran.
Dengan pendekatan tersebut, peningkatan kesejahteraan nelayan tidak selalu harus dilakukan dengan mengambil ikan semakin banyak dari laut, tetapi dapat dilakukan melalui peningkatan nilai tambah dari hasil tangkapan yang sudah ada.
Konsep tersebut kemudian dipadukan dengan potensi pertanian, perkebunan, UMKM dan pariwisata dalam pendekatan Eco-Agro-Marine Economy.
Aspal Buton Harus Memberikan Nilai Tambah bagi Daerah
Paparan tersebut juga menyinggung potensi Aspal Buton dan sumber daya mineral lainnya di Buton Selatan.
Menurut Basiran, perdebatan mengenai pertambangan tidak seharusnya berhenti pada pilihan sederhana antara menambang atau tidak menambang.
Yang lebih penting adalah memastikan setiap pemanfaatan sumber daya mineral dilakukan secara bertanggung jawab melalui rangkaian pertambangan, hilirisasi, industri, penciptaan lapangan kerja, peningkatan nilai tambah, reklamasi hingga pemulihan lingkungan.
“Kita tidak ingin bahan mentah keluar dari daerah, nilai tambah dinikmati di tempat lain, lapangan pekerjaan tercipta di tempat lain, sementara yang tertinggal di daerah justru persoalan lingkungan. Ekonomi dan ekologi tidak harus menjadi musuh,” katanya.
Basiran juga menekankan perlunya memperkuat data dasar lingkungan, termasuk kondisi mangrove, terumbu karang dan padang lamun.
Menurutnya, pengelolaan lingkungan yang baik harus dimulai dari inventarisasi dan data yang akurat.
“Kita tidak dapat menjaga dengan baik sesuatu yang belum kita ukur dengan baik,” ujarnya.
Ekoteologi Harus Masuk ke Kebijakan dan APBD
Dalam forum tersebut, Pemerintah Kabupaten Buton Selatan juga mendorong agar konsep ekoteologi tidak berhenti menjadi wacana seminar.
Nilai tersebut perlu diterjemahkan ke dalam RPJMD, RKPD, APBD, tata ruang, kebijakan investasi, perizinan, pengawasan hingga evaluasi pembangunan.
Setiap kebijakan pemanfaatan sumber daya alam, menurut Basiran, setidaknya harus menjawab empat pertanyaan: seberapa besar manfaat ekonominya, siapa yang menikmati manfaat tersebut, bagaimana dampaknya terhadap lingkungan, dan apa yang akan diwariskan kepada generasi berikutnya.
“Ketika pertanyaan-pertanyaan itu masuk dalam proses perencanaan, penganggaran dan pengambilan keputusan, maka ekoteologi tidak lagi berhenti sebagai nilai spiritual, tetapi telah menjadi bagian dari tata kelola pemerintahan,” jelasnya.
Falsafah Buton Bertemu dengan Ekoteologi
Menjelang akhir paparannya, Basiran menghubungkan konsep ekoteologi dengan falsafah masyarakat Buton mengenai hierarki pengorbanan dan prioritas nilai kehidupan:
“Yinda Yindamo Arata Somanamo Karo;
Yinda Yindamo Karo Somanamo Lipu;
Yinda Yindamo Lipu Somanamo Sara;
Yinda Yindamo Sara Somanamo Agama.”
Falsafah tersebut menggambarkan jenjang nilai Arata (harta) → Karo (diri) → Lipu (negeri) → Sara (tatanan pemerintahan/hukum) → Agama.
Menurut Basiran, pesan mendasarnya adalah menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi, sementara nilai Ketuhanan menjadi orientasi tertinggi.
Ia menilai kearifan tersebut mempunyai titik temu yang kuat dengan ekoteologi.
“Alam adalah amanah, kekuasaan adalah amanah, dan pembangunan juga merupakan amanah,” katanya.
Basiran menutup paparannya dengan mengingatkan pentingnya keadilan antargenerasi dalam pengelolaan sumber daya alam.
“Kita bukan generasi terakhir yang hidup di bumi ini. Karena itu kita tidak mempunyai hak untuk menjadi generasi terakhir yang menikmati kekayaan alamnya.”
Menurutnya, pembangunan Buton Selatan ke depan harus mampu memastikan laut tetap hidup, tanah tetap produktif, dan alam tetap dapat diwariskan, sembari menjadikan kekayaan sumber daya alam sebagai sumber nilai tambah, lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Pembangunan bukan semata-mata persoalan berapa banyak yang dapat kita ambil dari alam, tetapi berapa banyak kebaikan yang dapat kita wariskan melalui alam,” pungkas Basiran. (**)
Editor : Harry
