SPIONNEWS.ID, MALUKU – Menteri Koordinator Bidang Pangan RI, Zulkifli Hasan, mendorong keterlibatan perguruan tinggi dalam berbagai program pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan, mengembangkan ekonomi karbon biru, hingga menangani persoalan sampah.
Hal tersebut disampaikan Zulkifli Hasan usai memberikan kuliah umum di Universitas Pattimura (Unpatti), Ambon, Rabu (2/9/2026).
Zulhas mengatakan, pemerintah tengah mengembangkan program Kampung Nelayan sebagai salah satu upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.
Ia menyebut tingkat kesejahteraan nelayan masih perlu ditingkatkan. Indeks kesejahteraan nelayan saat ini disebut berada di angka 103, sedangkan petani padi telah mencapai 127.
“Kita ada program yang sangat perlu dukungan kampus, yaitu untuk mendukung kesejahteraan nelayan,” ujar Zulkifli.
Melalui konsep Kampung Nelayan, pemerintah akan menyiapkan berbagai fasilitas pendukung aktivitas ekonomi masyarakat. Di antaranya balai lelang, fasilitas penyediaan bahan bakar, sarana pendukung perikanan serta koperasi.
Menurut Zulhas, keberadaan fasilitas tersebut diharapkan dapat memperkuat rantai ekonomi nelayan, mulai dari proses produksi hingga pemasaran hasil tangkapan.
Namun, pemerintah membutuhkan dukungan perguruan tinggi agar program tersebut dapat berjalan secara efektif.Perguruan tinggi dinilai dapat berkontribusi melalui riset, inovasi, pendampingan masyarakat dan pengembangan teknologi tepat guna.
Selain Kampung Nelayan, Menko juga mengungkap potensi ekonomi dari blue carbon atau karbon biru.
Menurutnya, pengembangan ekonomi karbon laut dapat menjadi salah satu peluang baru bagi masyarakat sekaligus mendukung agenda lingkungan.
“Sekarang kita sedang mengembangkan nilai ekonomi karbon laut, blue carbon. Itu tentu juga perlu kerja sama,” katanya.
Zulhas juga menyebut terdapat sekitar Rp22 triliun dana di Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH). Namun, pemanfaatan dana tersebut membutuhkan mekanisme yang tepat agar dapat memberikan manfaat nyata.
“Kalau langsung ke masyarakat satu per satu sulit. Oleh karena itu, kalau bisa bersama dengan kampus, ini bisa menjadi salah satu kerja yang sangat produktif,” jelasnya.
Tak hanya sektor kelautan, pemerintah juga mendorong pengembangan desa mandiri pangan melalui konsep desa tematik.Desa dapat dikembangkan berdasarkan potensi masing-masing, baik sektor pertanian, perikanan, pariwisata maupun sektor unggulan lainnya.
“Desa tematik itu apakah nanti wisata, apakah ikan, apakah pertanian dan lain-lain. Ini juga perlu kerja sama dengan kampus,” ujarnya.
Persoalan sampah turut menjadi perhatian. Dirinya menilai pengelolaan sampah harus dilakukan sejak dari sumbernya untuk mengurangi ancaman mikroplastik dan meningkatkan nilai ekonomi limbah.
Sampah organik, kata dia, dapat diolah menjadi pupuk dengan teknologi sederhana. Sementara sampah plastik perlu dikembangkan menjadi produk yang memiliki nilai tambah.
“Ini perlu penelitian dari kampus. Alatnya sederhana, tetapi bisa difungsikan untuk mengolah sampah organik menjadi pupuk,” katanya.
Zulkifli menegaskan pemerintah tidak dapat menjalankan seluruh agenda tersebut seorang diri. Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi dan sektor swasta merupakan kunci mempercepat pembangunan.
“Di seluruh dunia, kampus, pemerintah dan swasta itu tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain,” tegasnya.
Ia berharap Unpatti dapat menjadi salah satu mitra strategis pemerintah dalam mengembangkan sektor pangan, kelautan dan perikanan, lingkungan serta pemberdayaan masyarakat di Maluku dan kawasan timur Indonesia. (EB)
Editor : EB
