“Pemkab Buton Selatan Dorong PLTS‑BESS di Wilayah Kepulauan, Total Kapasitas Usulan 4.702 kWp”
BUTON SELATAN, 29 Oktober 2026 — Pemerintah Kabupaten Buton Selatan melalui Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA) terus bergerak aktif memperjuangkan peningkatan keandalan kelistrikan bagi masyarakat kepulauan. Langkah ini diwujudkan melalui koordinasi intensif dengan PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Barat (UID Sulselrabar) guna mengajukan program Pembangkit Listrik Tenaga Surya berbasis Sistem Penyimpanan Energi Baterai atau PLTS‑BESS.
Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Setda Kabupaten Buton Selatan, Wa Ode Asrina Azizah, menyampaikan bahwa usulan dedieselisasi sistem hibrida ini ditujukan untuk wilayah Kecamatan Siompu dan Kadatua. Melalui program tersebut, pemerintah daerah berharap pasokan listrik menjadi lebih stabil sekaligus mampu mengurangi ketergantungan terhadap pembangkit berbahan bakar diesel secara bertahap.
Berdasarkan kajian kelayakan proyek dari PLN UID Sulselrabar, rincian kapasitas PLTS yang tercantum meliputi Batu Atas sebesar 599 kWp, Kadatua sebesar 2.238 kWp, dan Molona sebesar 1.865 kWp. Jika dijumlahkan, total usulan mencapai 4.702 kWp atau setara 4,702 MWp.
Dari hasil koordinasi dengan PLN UID Sulselrabar, ketiga pulau tersebut telah masuk ke dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL). Apabila tidak terjadi pergeseran kebijakan, survei lanjutan untuk wilayah Siompu dan Kadatua direncanakan pada tahun 2027 dengan tetap mengikuti jadwal serta kebijakan resmi PLN.
Sementara itu, untuk wilayah Batu Atas, Bagian Perekonomian dan SDA sebelumnya telah melakukan koordinasi dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta PLN UP2 Sulawesi Tenggara di Kantor Gubernur Sulawesi Tenggara. Koordinasi tersebut ditindaklanjuti dengan survei oleh tim PLN Pusat di Batu Atas pada tanggal 26 September 2026 dalam rangka program Listrik Perdesaan (Lisdes).
Wa Ode Asrina Azizah menjelaskan bahwa kehadiran listrik yang andal memiliki dampak luas bagi kehidupan masyarakat. Di tingkat pelayanan publik, listrik mendukung administrasi kantor kecamatan dan desa serta kelancaran komunikasi. Di sektor kesehatan, listrik menunjang penerangan ruang pemeriksaan dan persalinan, pengoperasian peralatan medis, serta penyimpanan vaksin. Di bidang pendidikan, listrik memberikan penerangan agar anak‑anak dapat belajar pada malam hari sekaligus mendukung penggunaan perangkat pembelajaran untuk mempersiapkan generasi penerus Buton Selatan.
“Di tengah kondisi efisiensi anggaran, program yang menyentuh langsung kesejahteraan masyarakat tetap menjadi prioritas kami. Koordinasi serta pengajuan usulan kepada Kementerian ESDM dan PLN terus diupayakan agar kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi dan visi misi Bupati Buton Selatan dapat semakin terwujud,” tegas Wa Ode Asrina Azizah.
Melalui rangkaian upaya ini, Pemerintah Kabupaten Buton Selatan berharap masyarakat kepulauan semakin menikmati layanan kelistrikan yang lebih baik. Listrik yang stabil bukan hanya menjadi penerangan semata, tetapi juga menjadi fondasi bagi pelayanan dasar yang lebih cepat, kegiatan ekonomi yang lebih produktif, serta masa depan pendidikan anak‑anak Buton Selatan yang lebih cerah. (Ha)
Editor : Harry
