SPIONNEWS.ID, Maluku – Peristiwa penganiyayaan warga Desa Buano Utara sebagaimana dilansir oleh media ini sebelumnya, terungkap bahwa ada seorang anak perempuan berinisial I.P. di bawah umur diduga menjadi korban pengeroyokan oleh 17 orang pelaku. Para pelaku ini kini telah ditahan dan diproses lebih lanjut oleh Polres Seram Bagian Barat (SBB) Polda Maluku.
Menurut Humas Polres SBB, ketika dihubungi via whatsapp menyampaikan bahwa pada tanggal 16/09/2024, Satreskim Polres SBB Unit PPA telah menerima laporan dari masyarakat. “Kasus ini akan segera ditindak lanjuti, sementara pelaku sudah diamankan di polres dan kasus ini sementara dalam proses penyelidikan,” ungkap Humas Polres SBB itu.
Atas persoalan tersebut, Fungsionaris KNPI Maluku, Fadel Rumakat ketika dihubungi via whatsapp, menyampaikan pihak kepolisian setempat harus bertindak sesuai dengan proses hukum yang berlaku. “Jangan sampai ada opsi restorasi justice karena korban adalah perempuan dan anak di bawah umur,” tegas Fungsionaris KNPI Maluku yang sering mengangkat isu HAM dan Lingkungan di wilayah Maluku.
Fadel pun menambahkan, persoalan ini harusnya diselesaikan dengan langkah yang cermat dan tindakan yang cepat, mengingat keamaman dan ketertiban menjelang momentum politik di Kabupaten SBB harus tetap kondusif. “Kondisi ini yang diharapkan oleh kita semua, apalagi Pilkada tinggal menghitung hari, kita semua harus bisa menciptakan suasana aman dan nyaman di negeri ini,” harapnya.
Sementara itu, Aktivis Pemerhati Lingkungan dan Sosial Kabupaten SBB, Rasid Laloko saat dihubungi via whatsapp menyampaikan, Kabupaten SBB dikenal sebagai kabupaten ramah anak, hanya sebatas gelaran dan kedatangan Kak Seto selaku Ketua Perlindungan Anak Nasional ke SBB, belum lama ini dikarenakan disinyalir tingkat kekerasan dan pelecehan terhadap anak cukup tinggi di wilayah SBB. “Terlebih lagi akhir-akhir ini justru malah bertambah,” ungkap Rasid Laloko.
Dirinya menyesalkan sikap stakeholder yang ada di SBB –yang menjadikan kedatangan Kak Seto hanya sebatas simbolis– seakan-akan persoalan kekerasan dan pelecehan terhadap anak tidak pernah ada dan terjadi di wilayah itu. “Lebih parahnya lagi ada persoalan pelecehan terhadap anak, (namun disinyalir, Red) pemerintah tidak pernah hadir memberikan atau memfasilitasi pihak korban untuk mendapatkan layanan psikolog,” tegas Rasid.
Untuk diketahui, hingga berita ini diterbitkan wartawan spionnews.id belum berhasil mengkonfirmasi Pemerintah SBB, khususnya Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkab SBB terkait isu tersebut. (EB)
