SPIONNEWS.ID, Buton Selatan – Gerakan Mahasiswa Pejuang Rakyat (GEMPAR) Sultra menggelar aksi demonstrasi di Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Inspektorat, dan Kantor Pj Bupati Buton Selatan pada Selasa, (12/02/2025).
Aksi ini merupakan buntut dari dugaan korupsi Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Biwinapada, Kecamatan Siompu.
Dalam seruannya, GEMPAR Sultra menuntut Inspektorat Daerah segera melakukan audit investigasi terhadap penggunaan Dana Desa (DD) dan ADD selama masa jabatan Kepala Desa dan Bendahara Desa Biwinapada.
Selain itu, mereka mendesak Dinas DPMD menerbitkan surat rekomendasi pencopotan Kepala Desa Biwinapada. Pj Bupati Buton Selatan juga diminta mengambil langkah tegas dan serius terhadap kasus ini, karena Kepala Desa Biwinapada dinilai lalai menjalankan tanggung jawabnya.
Aksi ini lahir dari kekecewaan masyarakat Desa Biwinapada yang hingga kini belum menerima hak-hak mereka, meskipun hal tersebut diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Undang-undang tersebut menegaskan bahwa Dana Desa merupakan dana yang dialokasikan oleh pemerintah untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Namun, dugaan penggelapan anggaran membuat masyarakat tidak merasakan manfaat dana tersebut.
Rikman, Koordinator Lapangan sekaligus Sekretaris Umum GEMPAR Sultra, menegaskan bahwa Polres Buton dan Kejaksaan Negeri Buton harus menangani kasus ini secara serius. Ia menyoroti dugaan penggelapan Dana Desa Bwinapada tahun 2024 yang nilainya disebut fantastis.
“Jika Kepala Desa terbukti bersalah, ia harus dihukum sesuai undang-undang yang berlaku, dan kerugian negara wajib dikembalikan,” tegas Rikman.
GEMPAR Sultra juga memperingatkan, jika kasus ini tidak segera ditindaklanjuti, mereka akan melanjutkan aksi di kantor aparat penegak hukum, termasuk Polres Buton dan Kejaksaan Negeri Buton.
“Kami akan terus mempresur kasus ini hingga ada kejelasan hukum dan penetapan tersangka,” tutup Rikman.
Aksi GEMPAR Sultra Jilid Dua ini menjadi simbol perjuangan mahasiswa bersama masyarakat, menegaskan bahwa mereka tidak akan berhenti sampai keadilan ditegakkan dan pelaku korupsi dihukum sesuai hukum yang berl
Liputan : Jamiludin
Editor: Harry
