Penulis : Jodis Cristianto Rumasoal
SPIONNEWS.ID, MALUKU – Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU) untuk pembangunan infrastruktur jalan, jembatan dan pembangunan fisik lainnya di wilayah Pegunungan Taniwel, Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), salah satu ruas jalan dari Taniwel – Buria, Laturake, Lohia Sapalawe dan beberapa jembatan serta gorong-gorong di wilayah Riring – Rumahsoal dan Neniari Gunung menjadi korban pemangkasan (refocusing) yang menguras anggaran kurang lebih Rp 23 miliar lebih.
Dampak Inpres Nomor 1 Tahun 2025 terhadap DAU dan Infrastruktur di Kabupaten SBB
Dimana Pemerintah Pusat telah mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang mengatur tentang Efisiensi Belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025. Dampak dalam penerapan kebijakan nasional sesuai dengan regulasi dan program prioritas di masa Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabumi yang lebih memfokuskan untuk ketahanan pangan nasional dan makanan gratis bagi para siswa-siswi dari tingkat PAUD hingga SMA/SMK Sederajat.
Baca Juga : Masyarakat Watubela Apresiasi Keputusan Gubernur Maluku Menolak Pengadaan Mobil Dinas Baru
Ada apa dengan kebijakan pemerintah pusat yang tidak mempertimbangkan wilayah di Indonesia Timur khususnya wilayah 3T (tertinggal, terdepan, terluar) dalam mengatasi kemiskinan dan ketertinggalan di segala sektor. Selain masalah infrastruktur jalan dan jembatan, saya juga menyoroti persoalan kesehatan dan pendidikan, dimana hari ini masalah pendidikan dan kebudayaan serta kesehatan di wilayah 3T sangat memprihatinkan dengan adanya pemotongan anggaran tersebut membuat masalah untuk dunia pendidikan dan kesehatan, sehingga menimbulkan masalah tidak aman dan baik.
Kami juga menyoroti apakah ini salah satu langkah untuk menyelesaikan utang negara ataupun memfokuskan anggaran untuk pembangunan IKN (Ibu Kota Nusantara ) dan membiayai pemekaran 5 Provinsi di wilayah Papua secara hukum bahkan ada informasi akan terjadi pemekaran wilayah baru DOB Provinsi, Kabapaten/ Kota baru di tahun 2025 – 2029 yang akan menghabiskan anggaran negara di atas Rp 200 triliun lebih atau ini sebuah konspirasi negara ?
Kami berasumsi bahwa Pemerintah harus segera mengatasi masalah ketahanan nasional dengan menyelesaikan 4 program kerakyatan yaitu ketahanan pangan nasional, sandang nasional, dan papan nasional serta stabilitas ekonomi nasional untuk menyelesaikan persoalan kerakyatan. (*)
#Tetapkawal&fokus# #membangunnegeritanpabatas# #Merdeka#
Penulis adalah mantan Anggota DPRD SBB dari Partai PDI Perjuangan
Editor : Erwin Banea
