“PANITIA MUSYAWARAH ADAT MORONENE MENEMUI SULTAN BUTON: PEMAKZULAN PAUNO RUMBIA KE-VII TELAH FINAL !”
SPIONNEWS.ID, BAUBAU, Rabu, 4 Juni 2025 — Suasana sakral dan penuh khidmat menyelimuti kediaman Sultan Buton saat rombongan Panitia Musyawarah Adat (Musdat) Kerajaan Moronene Keuwia tiba untuk menyampaikan keputusan penting yang akan menjadi tonggak sejarah baru dalam dinamika adat dan kekuasaan tradisional di Tanah Moronene.
Dipimpin langsung oleh M. Mardhan, MA selaku inisiator sekaligus Ketua Panitia Musdat, rombongan terdiri atas tokoh-tokoh adat dari berbagai rumpun keluarga besar Moronene, khususnya Mokole Moronene Rumbia.
Kehadiran mereka di Kota BauBau bukan sekadar kunjungan biasa, melainkan membawa mandat besar dari hasil Musyawarah Adat yang digelar pada 1 Juni 2025.
“Kami datang dengan satu tujuan utama: menyampaikan keputusan resmi hasil Musyawarah Adat tentang pembekuan dan pemakzulan status Raja Moronene Rumbia ke-VII (Alfian Pimpie,SH.,M.AP). Langkah ini kami ambil sebagai bagian dari tanggung jawab moral dan adat demi menjaga kemurnian tatanan budaya dan hak-hak warisan nenek moyang,” jelas Mardhan dalam keterangan resminya.
Dalam pertemuan yang berlangsung dalam balutan adat dan penghormatan tinggi terhadap tradisi Kesultanan Buton, dibuka dalam sebuah rapat adat , yg diterima langsung oleh Sultan Buton PYM Drs H Laode Muhammad Kariu dan Kapitalao Sukana Eyo Bpk H Laode Hasmin Ilimi , S. sos , Bonto Ogena Matana Eyo Bpk Drs H Masri, MPd, Bonto ogena Sukana Eyo , Bpk Drs H . Abdul Wahid serta perangkat Kesultanan Buton lainnya, lembaga Kesultanan Buton sangat mengapresiasi dan menerima delegasi Moronene dengan tangan terbuka.
Setelah mendengarkan penjelasan serta mendalam mengenai dinamika internal, konflik, serta kronologis yang melatarbelakangi keputusan pemakzulan, pihak Kesultanan Buton melalui Rapat Adat yang di pimpin oleh Bontoogena Matana Eyo dan Bontoogena Matana Eyo Kesultanan Buton, dalam sebuah rapat Adat Kesultanan di Galampa Sultan Buton.
Bonto Ogena Sukana eyo Bpk Drs Abdul Wahid menyatakan Pada prinsipnya menyangkut masalah Kelembagaan Adat Morenene Rumbia , Pihak kesultanan menyerahkan pada putusan lembaga Adat Moronene Rumbia , karna menurut Adat Seluruh lembaga-lembaga adat yang Ada di wilayah Eks Kesultanan tak terkecuali Lembaga Adat Kemokolean Murnene Rumbia walaupun adalah bagian tak terpisahkan dari Kesultanan Buton tapi menyangkut mekanisme internal Kelembagaan masarakat adat nya adalah bersifat otonom, Pihak Kesultanan akan memberi restu dan dukungannya secara resmi terhadap apa yg telah diputuskan Oleh Lembaga Adat Moronene Rumbia Oleh nya
“Pihak Kesultanan menyatakan persetujuannya atas Surat Keputusan Lembaga Adat Moronene mengenai pemakzulan Raja Rumbia ke-VII dan selanjutnya meminta kepada seluruh keluarga besar Mokole Moronene Rumbia agar segera menyiapkan prosesi pemilihan dan penobatan Raja berikutnya, yakni Raja Moronene Rumbia ke-VIII,”
Menurut Mardhan , Langkah ini dinilai sebagai momen yang sangat langka dan historis, karena menurut catatan adat, peristiwa serupa terakhir kali terjadi lebih dari tiga abad lalu. Ketika itu, perpindahan kekuasaan dari pusat Kerajaan Moronene di Lakomea menuju Rahawatu (Taubonto) mengubah peta kekuasaan adat Moronene secara signifikan.
Mardhan menegaskan bahwa keputusan ini diambil melalui proses panjang dan penuh pertimbangan. Ia menilai, jika tidak segera dilakukan, akan terjadi kerusakan permanen dalam tatanan adat serta ancaman terhadap keberlangsungan tanah-tanah warisan dan eks-ulayat berbagai rumpun keluarga adat yang selama ini dilindungi melalui hukum adat.
“Pemimpin adat tidak boleh menjual atau mengklaim hak-hak ulayat demi kepentingan pribadi. Kami mengambil sikap tegas karena hal-hal semacam ini sudah terjadi, dan jika dibiarkan, bukan hanya adat yang rusak, tapi juga marwah dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga adat,” tegasnya.
Ia juga mengajak seluruh masyarakat Moronene, terutama para Mokole, Limbo, dan tokoh adat lainnya untuk memberikan dukungan dalam bentuk doa, kritik konstruktif, dan saran demi menyukseskan transisi kepemimpinan ini.
“Kami tidak menginginkan kekosongan kepemimpinan adat yang berlarut-larut. Oleh karena itu, setelah keputusan pemakzulan ini, fokus utama kami adalah menjalankan amanah Musyawarah Adat untuk menobatkan Raja Moronene Rumbia ke-VIII secepatnya,” ujar Mardhan.
Rombongan Musdat yang hadir dalam kunjungan ini mencerminkan keterwakilan yang kuat dari berbagai rumpun besar Moronene, antara lain Rumpun Wiwintahi, Rumpun Tampo’a-Tantu’u, Rumpun Pohicu, Rumpun Bonto Ticuwatu, Rumpun Tandole, dan Rumpun Ntama Ate-Papawu.
Selain itu, turut serta juga perwakilan resmi dari Lembaga Adat Moronene sebagai penjamin keabsahan proses adat yang berlangsung.Dalam waktu dekat, pihak Panitia Musdat akan mulai mendistribusikan Surat Keputusan Lembaga Adat Moronene No. 01/LAM/SKP/06/2025 beserta seluruh dokumen hasil Musyawarah Adat 1 Juni 2025.
Dokumen-dokumen tersebut akan dikirimkan kepada instansi dan pejabat terkait di tingkat pusat, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, pemerintah kabupaten/kota, serta empat pilar kerajaan lainnya yang memiliki keterkaitan historis dan kekerabatan dengan Moronene,termasuk dua kerajaan saudara, yakni Poleang/Lembompari dan Kabaena/Wonua Karambau.
Sebagai penutup, Sebagaimana Pesan Pesan Paduka Yang Mulia Sultan Buton Bpk Drs H Laode Muhammad Kariu. Ketua Panitia Musdat kembali menekankan pentingnya menjaga semangat persatuan dan menghindari konflik horizontal di tengah masyarakat.
“Kita harus tetap utuh sebagai satu rumpun keluarga besar. Yang kita lawan adalah penyimpangan, bukan pribadi. Yang kita jaga adalah adat dan tanah, bukan sekedar jabatan. Semoga proses ini berjalan lancar, tertib, dan mendapat restu dari para leluhur.”ucapnya.
Sejarah kini tengah ditulis ulang oleh masyarakat adat Moronene. Keputusan pemakzulan Raja bukanlah akhir, melainkan awal dari reformasi adat demi masa depan generasi Moronene yang lebih berdaulat, bermartabat, dan setia pada akar budayanya. (***)
Editor : Harry
