SPIONNEWS, Batauga – Pembahasan rapat kerja anggota DPRD Kabupaten Buton Selatan di komisi 3 bersama pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Selatan terkait dengan anggaran yang akan diselenggarakan di tahun 2025 ini.
Banyaknya paket proyek yang belum terlaksana di tahun ini, menjadi salah satu faktor ekonomi daerah kurang stabil, di sisi lain membuat keuangan daerah tidak banyak tersalurkan.
Saat Rapat Ketua Komisi 3 pertanyakan kendala yang di alami sehingga tertunda dilaksanakan oleh pihak Pemerintah Daerah, Buton Selatan.
Kadis Kesehatan, Menuturkan, hal ini merupakan 2 mata uang yang tidak bisa dipisahkan, harus sejalan, oleh sebab itu bila tidak bisa dijalankan sisi yang lain, maka akan terlambat, dan sisi lain juga akan menghambat.
“Untuk swakelola Saya yakin sudah ada, tinggal tergantung waktunya, karena sebentar saya akan melakukan koordinasi dengan tim ahli, Oleh sebab itu sebelum tanggal 21 atau tanggal 22 Juli, dokumen swakelola ini sudah verifikasi di keuangan dan di inspektorat, untuk kemampuan bisa terlaksana dengan baik sebelum tanggal ditentukan” Ungkapnya. Saat rapat bersama Komisi 3 DPRD Buton Selatan.
Kalau misalnya kita log out di dokumen swakelola ini, bila dokumennya sudah selesai dan bisa dicairkan, Namun karena waktu maka cuma bisa terealisasi hanya perencanaan saja sedangkan untuk fisik tidak jalan.
Ketika Di Temui Di ruang kerjanya setelah Rapat Kerja Bersama Komisi 3 DPRD Buton Selatan, dan pihak Keuangan daerah.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Buton Selatan La Ode Hasruddin, S.T, mengatakan “Setelah rapat kerja komisi 3 hari ini, terkait dengan sarapan anggaran Jadi intinya, kami dari Komisi 3 ingin mengetahui, Sudah berapa persen sarapan anggaran di Kabupaten Buton Selatan ini” jelasnya Pada awak media, Senin, 7 /7/2025.
“Apakah itu anggaran tahun 2025, dari paparan Bappeda, kita baru di kisaran 13% realisasi, mengingat waktu ini sudah masuk pada bulan Juli, kegiatan-kegiatan yang ada di OPD-OPD, yang belum jalan agar hari ini dikoordinasikan, agar bisa berproses” Imbuhnya.
Menurut Kader Partai PKB itu, Sehingga terealisasi anggaran kita bisa mencapai target dan naik dari persentasi yang ada, sedangkan dari Dinas Kesehatan sudah melakukan koordinasi dengan tim anggaran, terkait dengan kegiatan di dana DAK.
“Jadi pembahasan kita pada hari ini, mungkin akan kita agendakan lagi di bulan Agustus ke depan, sehingga pencapaian anggaran itu sudah naik” tegasnya.
Pihak dewan tidak bisa memungkiri, lintas koordinasi yang dari pusat kemudian, Di mana teman-teman daerah harus menyiapkan beberapa dokumen-dokumen terkait realisasi anggaran tersebut.
“Pihak pemerintah juga harus berkoordinasi secepatnya, untuk kegiatan-kegiatan yang ada di seluruh OPD, agar segera melakukan proses lelangnya, kalau kita masih membutuhkan sarapan anggaran itu” Ujarnya.
Harapan pihak DPRD, Hal ini membutuhkan koordinasi semua pihak dan seluruh opd, tidak bisa jalan sendiri-sendiri diibaratkan, hal ini harus sering berkoordinasi sehingga apa yang menjadi kendala terkait dengan regulasi hal itu sudah bisa dibicarakan. (Ha).
Editor : Harry
