Oleh: fadel Rumakat Pemuda Maluku
SPIONNEWS.ID, MALUKU – Dalam banyak pidato kenegaraan, kita sering mendengar istilah “hilirisasi” sebagai mantra pembangunan baru. Namun, hilirisasi tidak hanya tentang nikel dan smelter di Sulawesi atau hilir sawit di Sumatera. Di Seram Bagian Timur (SBT) Provinsi Maluku, hilirisasi mengambil wajah yang jauh lebih sederhana namun tak kalah strategis sagu. Komoditas lokal yang selama ini terpinggirkan, kini justru menjadi pion utama dalam strategi pembangunan berbasis potensi wilayah di bawah kepemimpinan Fahri Alkatiri – Vitho Wattimena
Namun, membangun hilirisasi dari pinggiran bukan perkara mudah. hal itu membutuhkan keberanian arah, kecermatan eksekusi, dan konsistensi kebijakan yang berkelanjutan. Pemerintah Daerah SBT tampaknya paham betul akan ini. Mereka tidak hanya mendorong peningkatan produksi sagu mentah, tetapi juga merancang skema pengolahan pasca panen yang berbasis komunitas. Beberapa unit kecil pengolahan tepung sagu telah dibangun, bahkan wacana pengembangan Sago House sebagai pusat inovasi pangan lokal juga mulai bergulir. Di sini, sagu tidak lagi dilihat sebagai pangan tradisional semata, tapi sebagai bahan baku industri rumah tangga hingga produk ekspor potensial.
Tantangan paling pelik dalam proses ini justru datang dari realitas anggaran. Sebagai daerah dengan kemampuan fiskal rendah, SBT tidak punya keleluasaan seperti kabupaten-kota lainnya. Dana transfer pusat mendominasi struktur APBD. Sementara kebutuhan pembangunan sangat besar: dari jalan produksi, mesin pengolahan, hingga pelatihan dan pemasaran. Dalam situasi seperti ini, kepemimpinan yang berani mengambil risiko dan pandai membangun jejaring menjadi krusial. Fahri–Vitho telah mencoba menjembatani kekurangan itu lewat kolaborasi: menggandeng mitra CSR, akademisi, hingga diaspora SBT.
Namun harus diakui, belum semua lembaga pusat dan provinsi responsif terhadap inisiatif ini. Dana dari kementerian teknis yang seharusnya dapat mendukung hilirisasi sagu di SBT acapkali tersendat, atau tidak sinkron dengan kebutuhan lapangan. Padahal jika benar-benar ingin mengutamakan pangan lokal dan mengurangi ketergantungan pada impor gandum, seharusnya daerah seperti SBT mendapat prioritas. Sagu bukan hanya alternatif, tapi solusi berbasis kearifan lokal.
Menariknya, respons masyarakat lokal terhadap gerakan ini justru sangat positif. Di banyak kampung, Petani mulai bergairah kembali mengelola dusun sagu. Beberapa komunitas perempuan kini aktif memproduksi makanan berbasis sagu untuk pasar lokal dan sekolah-sekolah. Kembalinya sagu ke meja makan rakyat bukan hanya soal pangan, tetapi juga soal harga diri. Bahwa masyarakat SBT bisa berdiri di atas kekayaan sendiri, tanpa perlu terus-menerus bergantung pada pangan dari luar.
Namun tentu masih ada pekerjaan rumah besar. Hilirisasi membutuhkan pasar yang stabil. Pemerintah daerah mesti menjamin agar produk olahan sagu tidak hanya menumpuk di gudang. Perlu ada regulasi afirmatif, misalnya mewajibkan penggunaan produk sagu lokal di program bantuan sosial, konsumsi ASN, hingga kantin sekolah. Inilah bentuk keberpihakan yang nyata, bukan retorika semata.
Jika ini bisa dilaksanakan secara konsisten, maka SBT bisa menjadi pionir hilirisasi pangan lokal di Indonesia timur. Tidak berlebihan jika kelak sagu SBT akan menjadi komoditas unggulan Maluku dan bagian dari diplomasi ekonomi Indonesia di kawasan Pasifik, yang juga punya basis budaya konsumsi sagu.
Kepemimpinan Fahri –Vitho telah membuka jalan. Namun jalan ini masih panjang dan penuh lubang. Dukungan dari pemerintah pusat, konsistensi kebijakan, dan penguatan partisipasi masyarakat lokal akan menjadi penentu apakah sagu benar-benar bisa menjadi emas putih dari Seram Bagian Timur. Dalam konteks inilah, “Gerak Cepat” bukan sekadar Kampanye politik, tapi harus terus diterjemahkan dalam kebijakan yang konkret, terukur, dan berpihak.
Editor : Erwin Banea
