SPIONNEWS, ID MALUKU – LSM Nanaku Maluku mendesak Bupati Seram Bagian Barat (SBB), Asri Arman, untuk segera mengambil langkah konkret dalam menyelesaikan konflik agraria antara PT Space Island Maluku (SIM) dan masyarakat empat dusun di Kecamatan Seram bagian Barat Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) Provinsi Maluku. Konflik berkepanjangan ini dinilai telah mengancam stabilitas sosial-politik daerah dan berpotensi menggagalkan kesiapan Kabupaten SBB sebagai lokasi proyek strategis nasional (PSN) Maluku Integrated Port.
“Pemerintah kabupaten SBB jangan terus bersikap pasif. Ini konflik nyata yang menyangkut hak hidup masyarakat, yang jika dibiarkan, akan menimbulkan resistensi sosial lebih luas dan berdampak pada investasi nasional yang akan masuk,” tegas Direktur Nanaku Maluku, Usman Bugis, kepada media ini, kamis (10/07/2025) di Kota Ambon
Nanaku Maluku menilai bahwa konflik lahan yang melibatkan PT SIM dan masyarakat empat dusun itu telah berlangsung tanpa penyelesaian yang transparan dan berkeadilan, sejumlah warga mengaku lahan mereka diklaim dan dikuasai oleh pihak perusahaan tanpa persetujuan formal, apalagi kompensasi yang layak bahkan pengosongan paksa diduga terjadi dengan intimidasi
“Jika Kabupaten SBB ingin benar-benar menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru dengan proyek Maluku Integrated Port, maka kepastian hukum dan sosial harus jadi prioritas,” ungkapnya
Nanaku Maluku pun mengingatkan bahwa konflik ini bukan sekadar persoalan hukum pertanahan, tetapi juga soal legitimasi kepemimpinan daerah dalam melindungi rakyat. Bupati terpilih Asri Arman diminta untuk tidak berpihak dan segera membentuk tim independen untuk melakukan audit sosial, legal, dan ekologis terhadap aktivitas PT SIM.
Lebih lanjut dirinya menambahkan, Sebagai informasi, PSN Maluku Integrated Port yang akan dibangun di wilayah SBB menjadi tumpuan harapan ekonomi baru bagi Indonesia Timur. Namun, ketegangan sosial di tingkat lokal dinilai akan menjadi batu sandungan serius bila tidak segera diselesaikan.
“Kami tidak menolak investasi tetapi investasi itu harus manusiawi dan adil dan tidak bisa dibangun di atas derita rakyat,” pungkas Usman Bugis (**)
Editor : Erwin B
