FPMB Desak Transparansi Anggaran Damkar & Usut Dugaan Kelalaian serta Penyelewengan Anggaran di Buton
SPIONNEWS.ID, Buton – 19 Januari 2025. Forum Peduli Masyarakat Buthuni(FPMB) menggelar aksi demonstrasi di sejumlah instansi pemerintah pada Minggu (19/1/2025) untuk mempertanyakan transparansi dan akuntabilitas anggaran pemadam kebakaran (Damkar) Kabupaten Buton yang dinilai terbengkalai selama bertahun-tahun.
Aksi ini dipimpin langsung oleh koordinator lapangan (Sumar/tingko) Forum Peduli Masyarakat Buthuni.
Dalam orasinya di kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Buton, massa aksi menyoroti fakta bahwa sejak tahun 2003 hingga 2018, operasional Damkar di Kabupaten Buton hanya ditopang dua unit armada, di mana satu unit mengalami kerusakan berat dan satu unit lainnya sudah tua serta tidak lagi layak digunakan. Ironisnya, setelah 2018 hingga saat ini, Damkar praktis tidak memiliki armada yang berfungsi, sementara Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Damkar tetap berjalan dengan pembiayaan operasional setiap tahun.
“Kami mempertanyakan alasan mengapa anggaran pengadaan armada Damkar tidak pernah direalisasikan secara konsisten, sementara biaya operasional, perawatan, dan belanja lainnya tetap dianggarkan setiap tahun. Kondisi ini patut diduga sebagai bentuk maladministrasi, bahkan berpotensi mengarah pada penyelewengan anggaran,” tegas Sumar selaku korlap.
Forum Peduli Masyarakat Buthuni juga mendesak Pemda Buton, DPRD Kabupaten Buton, serta OPD terkait untuk membuka secara transparan kepada publik rincian anggaran Damkar tahun berjalan yang mencapai sekitar Rp. 2 miliar. Menurut massa aksi, transparansi tersebut penting agar masyarakat dapat memahami alokasi anggaran, mulai dari pengadaan armada, perawatan, hingga biaya operasional lainnya.
Selain itu, massa aksi menuntut agar Pemda Buton segera menyusun dan memberlakukan Standar Operasional Prosedur (SOP) sementara mitigasi pra-bencana yang layak uji dan dapat diakses publik, sebagai langkah preventif sembari menunggu pengadaan armada Damkar yang baru.
Aksi kemudian dilanjutkan ke kantor DPRD Kabupaten Buton. Di hadapan wakil rakyat, massa meminta DPRD menjalankan fungsi pengawasan secara serius dengan memberikan ultimatum kepada eksekutif terkait mandeknya realisasi anggaran Damkar selama ini. Forum Peduli Masyarakat Buthuni juga menuntut DPRD segera menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) terbuka agar masyarakat mengetahui secara jelas kendala yang terjadi di internal Pemda Buton.
Selain itu, massa mendesak pembentukan Panitia Khusus (Pansus) mitigasi pra-bencana sebagai langkah pengawasan politik sambil menunggu pengadaan armada Damkar. Tidak hanya itu, Forum Peduli Masyarakat Buthuni juga mendatangi Kejaksaan Negeri Buton.
Mereka meminta aparat penegak hukum melakukan penyelidikan secara menyeluruh terhadap dugaan kelemahan dan penyimpangan dalam pengelolaan anggaran Damkar selama bertahun-tahun. Massa mendesak agar hasil penyelidikan disampaikan secara terbuka kepada publik sebagai bentuk akuntabilitas dan sanksi sosial.
Di kantor Polres, massa aksi menyoroti peristiwa kebakaran hebat yang terjadi di Pasar Kaloko pada 29 Desember 2025 lalu. Forum Peduli Masyarakat Buthuni meminta kepolisian mempercepat penyelidikan terhadap 14 orang petugas piket penjaga pasar.
Mereka menilai perlu didalami adanya unsur kelalaian atau pembiaran yang berpotensi menjadi faktor penyebab terjadinya kebakaran besar tersebut, dengan tetap menjunjung asas praduga tak bersalah. Dalam aksi tersebut, massa juga mengangkat isu dugaan penyelewengan anggaran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SDN 32 Buton.
Kepala sekolah setempat diduga menyalahgunakan dana BOS sehingga berdampak pada minimnya fasilitas pendidikan dan merugikan siswa, sekolah, serta keuangan negara. Forum Peduli Masyarakat Buthuni mendesak aparat berwenang segera mengusut tuntas dugaan tersebut.
Ketika ditemui Forum Peduli Masyarakat Buthuni menegaskan bahwa aksi ini merupakan bentuk kontrol sosial demi mendorong pemerintahan daerah yang transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab terhadap keselamatan serta kesejahteraan masyarakat. Mereka menyatakan akan terus mengawal tuntutan ini hingga ada kejelasan dan langkah konkret dari seluruh instansi terkait.
“Kami barusan melakukan demontrasi hari ini tanggal 19 Januari 2025 oleh forum Peduli masyarakat buthuni dan saya sumar selaku korlapnya, dimana rute kami itu ke pemda, kami menanyakan persoalan transparansi anggaran damkar kab buton yang sudah lama terbengkalai, dimana semenjak 2003 smpai 2018 terakhir ber oprasi yang dimana armadanya cuman 2, 1 rusak dan 1 nya lagi udah tua dn tidak layak pakai lagi” imbuhnya.
Maka kami pertanyakan alasan kenapa tidak selalu di realisasi kan anggaran armada damkar dan harga biaya operasional OPD dinas damkar mulai perawatan armada hingga operasional lainnya yang tiap tahun patut di duga ada penyelewengan anggaran operasional armada damkar.
“Kedua kami meminta transparansi scara rinci anggaran di depan publik yang sudah di bahas 2 miliar untuk tahun ini dalam penganggaran pemda, DPRD buton dn OPD dinas terkait agar masyarakat bisa memahami perincian anggaran armada damkar ini, ke 3 kami meminta pemda buton agar buat sop sementara mitigasi pra bencana layak uji di publik” Terangnya.
Ia melanjutkan, Untuk kantor DPRD kami meminta agar berikan ultimatum untuk melakukan pengawasan dn pengecekan awal alasan kenapa tidak di realisasi kan anggaran damkar selama ini dan transparansi kan ke publik anggaran tersebut serta anggaran 2 miliar tersebut, kdua segera buat RDP agar masyarakat tahu kendala yg terjadi di pemda Buton.
Ia menjelaskan, Ketiga buat pansus mitigasi pra bencana serambi menunggu armada baru keluar, Untuk Kejaksaan meminta agar melakukan penyelidikan tuntas terkait kelemahan anggaran damkar slama ini ke pemda dan dinas OPD terkait dan pampang di publik agar mendapatkan sanksi publik
“Untuk Polres, kami meminta agar segera di percepat penyelidikan terkait 14 org piket penjaga pasar karena asas praduganya ada unsur pembiaran sehingga terjadi kebakaran hebat tanggal 29 Desember 2025 kemarin” Hanturnya.
Terakhir isu penyelewengan anggaran dana BOS yang terjadi di SDN 32 Buton oleh kepsek, kepsek SDN 32 Buton terindikasi melakukan penyelewengan anggaran dana BOS sehingga merugikan sekolah dan negara serta murid – Murid SDN 32 Buton Kecamatan La Salimu sehingga kurangnya fasilitas yg memadai di SD tersebut
