SPIONNEWS, Batauga – DPRD Kabupaten Buton Selatan mengundang seluruh kepala dinas lingkup pemerintahan daerah Kabupaten Buton Selatan untuk melakukan rapat dengan pendapat sekaligus mengevaluasi hasil anggaran daerah tahun 2026 yang telah diserap dalam penyerapan anggaran .
Pada rapat tersebut dipimpin langsung oleh ketua DPRD Kabupaten Buton Selatan, didampingi oleh wakil ketua 2 DPRD Kabupaten Buton Selatan, bersama dengan 9 anggota DPRD, dari pemerintah daerah diwakili oleh Sekda Buton Selatan, Asisten 2 Setda, juga seluruh Kepala OPD yang sempat hadir pada rapat tersebut. Rapat yang diselenggarakan hampir 4 jam lebih itu menghasilkan beberapa kesepakatan yang diharapkan agar setiap perkembangan serapan anggaran yang terjadi di setiap OPD bisa dilaporkan minimal 1 bulan sekali baik untuk DPRD Kabupaten Buton Selatan maupun kepada pimpinan tertinggi yaitu Bupati Buton Selatan.
Ketika dikonfirmasi Ketua DPRD Buton Selatan Dodi Hasri, S.Pd mengatakan ” kami melakukan rapat ini terkait dengan beberapa proyek daerah yang sampai hari ini belum terlaksana, bersama juga rapat ini kita melihat lebih jauh mana perkembangan pengawasan DPRD terhadap anggaran APBD daerah yang telah teralisasi oleh pemerintah daerah” Terangnya.
Ia menambahkan, pada awal tahun ini pernah dibicarakan Kantor Bupati Buton Selatan akan dilaksanakan atau diselenggarakan peletakan batu pertama pada bulan mei ini namun hari ini sudah lewat hingga bulan juni, bersama dengan time schedulenya Dinas PUPR, yang harusnya dilaksanakan di bulan mei kemarin.
“Namun tiba-tiba bergeser lagi ke bulan juni, dan Kami sudah sepakat hasil rapat tadi, minimal bulan juni pada tanggal 20 sudah bisa melakukan peletakan batu pertama untuk kantor Bupati Buton Selatan” Tegasnya. Selasa, 2/6/2026. Menurut, Ketua, Hal ini sudah kita rapat pada minggu kemarin, harusnya dari jauh hari hal ini harus sudah terproses dari bulan 1, bulan 2, bulan 3 sampai masuk di bulan mei kemarin, dan ini terlambat sekali.
“Beberapa minggu lalu, Kita sempat bersitegang dengan dinas terkait, mengenai keterlambatan ini, maksud kita hal ini sudah menjadi konsumsi publik, dan kami dari DPRD seolah-olah tidak melakukan pengawasan sehingga terjadi keterlambatan ini, padahal hampir setiap saat kita melakukan monitoring terkait semua kendala yang terjadi, termasuk dokumen yang dibutuhkan sehingga bisa berjalan dengan baik” Ungkapnya.
Kata Dodi, apapun yang diminta oleh pemerintah daerah terkait pembangunan akan selalu kami support, ketika pemerintah daerah meminta untuk peraturan daerah terkait kantor bupati dengan multiyears, kami sudah penuh hal tersebut dan masyarakat pada umumnya tidak tahu kendala apa yang selama ini terjadi.
“Masyarakat menginginkan pembangunan tersebut sudah bisa disegerakan, dan ini kita sudah memasuki pertengahan tahun dan tanggal 20 baru kami melakukan peletakan batu pertama, hal ini sebenarnya sudah sangat terlambat namun daripada tidak sama sekali, kami dari DPRD akan memacu terus pemerintah daerah untuk segera terealisasi pembangunan tersebut” terangnya.
Kata Ketua DPRD, ada beberapa kendala yang menurut Dinas PUPR, terjadi akibat belum terealisasi pembangunan Kantor Bupati Buton Selatan diantaranya ada Dokumen Amdal yang saat ini dalam proses lelang bersama dengan dokumen pengawasan yang saat ini juga sedang berjalan.
Dalam rapat dengar pendapat bersama dengan pemerintah daerah DPRD Kabupaten Buton Selatan mengharapkan agar semua anggaran yang telah ditetapkan melalui rapat paripurna Tahun Anggaran 2026 bisa terealisasi dengan anggaran yang mencapai 500 miliar lebih, pemerintah daerah saat ini sudah merealisasikan anggaran sebesar 31% lebih anggaran APBD yang sudah diselesaikan.
DPRD juga mengingatkan kepada semua OPD untuk melakukan laporan langsung Kepada Bupati Buton Selatan agar bupati juga bisa mengetahui sejauh mana perkembangan daerah yang telah berjalan satu setengah tahun ini. (ha).
Editor : Harry
