SPIONNEWS, Batauga – Dalam sidang paripurna pemerintah daerah bersama dengan DPRD Kabupaten Buton Selatan pada anggaran APBD tahun 2025 terdapat sisa anggaran sebanyak 43 miliar yang belum digunakan dan akan direalisasikan pada perubahan anggaran tahun 2026 mendatang.
Setelah melakukan rapat sidang paripurna bersama dengan seluruh kepala dinas dalam lingkup pemerintahan daerah anggota DPRD Kabupaten Buton Selatan berharap adanya evaluasi dan tuntutan untuk kerja yang lebih maksimal dalam tata kelola keuangan daerah.
Ketika dikonfirmasi ketua DPRD Kabupaten Buton Selatan Dodi Hasri, S. Pd, menekankan, Berdasarkan hasil rapat bersama dengan pemerintah daerah pada tahun anggaran APBD tahun 2025, Masih ada sisa anggaran sebesar 43 miliar lebih yang tidak terealisasi dan bergerak paling banyak pada Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan.
” kami berharap ke depannya tata kelola keuangan daerah bisa dijalankan secara angkutabel, transparan dan profesional oleh Kepala Dinas sehingga pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat bisa lebih maksimal” Ungkap Ketua DPRD.
Ia menekankan, anggaran yang telah dirancang dalam setahun seharusnya bisa dijalankan dan dihabiskan agar program kerja yang telah disepakati bisa berjalan dengan lancar dan baik.
Ketika Konfirmasi Sekda Buton Selatan La Ode Harwanto, S. Pd., M.Pd. menjelaskan, kami mewakili Bupati Buton Selatan dan kami mengapresiasi sebesar-besarnya kepada Ketua DPRD dan Anggota DPRD Kabupaten Buton Selatan.
“Tentunya dalam pelaksanaannya masih banyak yang perlu diperbuat, dan penajaman dari DPRD dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada DPRD karena ini bagian daripada fungsi pengawasan DPRD dan kami dari eksekutif menjawab sesuai dengan apa yang terjadi di tahun 2025 kemarin, bahwa penggunaan APBD tahun 2025 digunakan secara efektif efisien transparan dan akuntabel.
“Terkait dengan sisa anggaran atau yang disebut Silva ada Silva yang tidak bertuan dan Silva yang Bertuan, bagi Silva yang tidak Bertuan akan dikoordinasikan dengan DPRD untuk digunakan pada tahun anggaran perubahan 2026” Ungkap Sekda.
Menurut Harwanto Silva ini merupakan sisa anggaran yang tidak terpakai pada tahun kemarin, bukan karena tidak dimaksimalkan, Namun karena banyak hal yang terjadi di sehingga adanya perubahan kondisi , sehingga tidak terlaksananya anggaran tersebut , seperti anggaran pada lahan Batalion, yang diberikan pemerintah daerah kepada TNI ternyata masih ada beberapa lahan yang sudah memiliki sertifikat dan Itu bukan lagi anggaran untuk ganti tanaman melainkan harus ganti pembelian lahan sekitar 7 hektar.(Ha)
Editor : Harry
