SPIONNEWS.ID, MALUKU – Warga Maluku yang dikenal dengan sapaan Bung Tomson menyampaikan surat saran terbuka kepada Gubernur Maluku terkait pengembangan Proyek Strategis Nasional (PSN) Blok Masela. Dalam surat tersebut, ia mengusulkan empat jaminan yang dinilai harus diperjuangkan Pemerintah Provinsi Maluku agar proyek migas raksasa itu benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat setempat.
Menurut Bung Tomson, selama ini publik terus disuguhi proyeksi kebutuhan sekitar 12.000 tenaga kerja pada masa konstruksi Blok Masela. Namun, ia mengingatkan bahwa jumlah tenaga kerja akan berkurang drastis ketika proyek memasuki tahap produksi, sehingga diperlukan langkah strategis sejak dini agar masyarakat Maluku tidak hanya menjadi penonton.
“Ini bukan kritik kepada pemerintah, tetapi bentuk kepedulian agar anak-anak Maluku memperoleh kesempatan yang adil di proyek yang berdiri di tanahnya sendiri,” tulis Bung Tomson dalam surat terbukanya.
Dalam surat tersebut, ia mengajukan empat poin utama yang diharapkan dapat menjadi perhatian Gubernur Maluku saat memperjuangkan kepentingan daerah di tingkat pemerintah pusat.
Pertama, ia meminta adanya jaminan kuota tenaga kerja lokal melalui perjanjian tertulis antara pemerintah daerah, SKK Migas, dan kontraktor kontrak kerja sama (KKKS). Ia mengusulkan sedikitnya 60 persen tenaga kerja pada masa konstruksi berasal dari Maluku dan minimal 50 persen tenaga kerja pada masa produksi dalam lima tahun pertama juga merupakan putra-putri daerah.
Kedua, Bung Tomson mendorong pemerintah mengalokasikan dana CSR maupun dana bagi hasil untuk membangun Balai Latihan Kerja (BLK) Migas di Tanimbar dan Ambon. Menurutnya, pelatihan harus difokuskan pada kompetensi yang benar-benar dibutuhkan industri migas melalui kerja sama dengan Politeknik Negeri Ambon dan perusahaan pelaksana proyek sehingga lulusan memiliki peluang langsung terserap di dunia kerja.
Ketiga, ia meminta adanya jaminan bagi pengusaha lokal dalam rantai pasok proyek. Ia mengusulkan sedikitnya 30 persen pekerjaan di sektor katering, transportasi laut, logistik, hingga penginapan dialokasikan kepada pelaku usaha asal Maluku agar manfaat ekonomi tidak seluruhnya dinikmati perusahaan dari luar daerah.
Sementara poin keempat adalah perlunya strategi pengembangan sumber daya manusia (exit strategy SDM). Bung Tomson mengusulkan target yang jelas agar dalam kurun waktu 10 tahun setelah produksi dimulai sudah ada putra-putri Maluku yang menduduki posisi strategis, seperti manajer hingga direktur kilang.
Menurutnya, tanpa target yang terukur, masyarakat Maluku berpotensi hanya menjadi pekerja pada level bawah di proyek yang berlangsung di wilayahnya sendiri.
“Bapak Gubernur, ini adalah ujian wibawa kita. Jangan sampai Proyek Blok Masela berdiri di tanah Maluku, tetapi tidak meninggalkan anak-anak Maluku yang siap dan mandiri,” tulisnya.
Melalui surat terbuka tersebut, Bung Tomson berharap Pemerintah Provinsi Maluku dapat membawa empat usulan tersebut dalam setiap pembahasan dengan pemerintah pusat maupun para pemangku kepentingan Proyek Blok Masela.
Ia juga menyatakan kesiapan masyarakat untuk mengawal setiap kebijakan yang berpihak pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat Maluku, sehingga proyek energi terbesar di kawasan timur Indonesia itu dapat menjadi motor penggerak pembangunan daerah secara berkelanjutan.
Editor : EB
