SPIONNEWS.ID – Setiap musim pemilu, rakyat disuguhi janji-janji manis. Presiden, gubernur, bupati, hingga wali kota berlomba-lomba menawarkan kesejahteraan, kemudahan berusaha, penciptaan lapangan kerja, dan pengurangan beban hidup masyarakat. Namun, setelah kekuasaan diraih, realitas yang dihadapi rakyat justru sering bertolak belakang. Beban pajak dan berbagai pungutan terus bertambah, bahkan menyentuh masyarakat kecil yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi nasional.
Pajak pada dasarnya merupakan instrumen penting untuk membiayai pembangunan. Tidak ada negara yang dapat berjalan tanpa penerimaan pajak. Namun, persoalannya muncul ketika kebijakan perpajakan lebih terasa sebagai beban daripada sebagai bentuk gotong royong. Ketika masyarakat masih berjuang menghadapi kenaikan harga kebutuhan pokok, biaya pendidikan, kesehatan, hingga sulitnya memperoleh pekerjaan, kebijakan pajak yang semakin luas justru mempersempit ruang hidup rakyat.
Kondisi ini menimbulkan pertanyaan besar. Apakah para pemimpin benar-benar memiliki ruang untuk menjalankan janji politiknya? Ataukah mereka justru terikat oleh kebutuhan mengejar target penerimaan negara dan daerah yang terus meningkat? Pada akhirnya, banyak kepala daerah hanya menjadi pelaksana kebijakan fiskal, sementara ruang inovasi untuk meringankan beban rakyat semakin terbatas.
Lebih memprihatinkan lagi, sasaran pajak kini menjangkau hingga lapisan masyarakat paling bawah. Pedagang kecil, pelaku UMKM, pemilik usaha rumahan, bahkan masyarakat desa secara tidak langsung ikut menanggung dampak berbagai kebijakan perpajakan melalui kenaikan harga barang dan jasa. Beban tersebut mungkin tidak selalu terlihat sebagai pajak langsung, tetapi dampaknya nyata terhadap daya beli masyarakat.Di sisi lain, rakyat tentu berharap pemerintah tidak hanya piawai menarik pajak, tetapi juga menunjukkan kualitas belanja negara yang efektif. Ketika infrastruktur mangkrak, pelayanan publik masih lambat, korupsi belum sepenuhnya hilang, dan ketimpangan ekonomi tetap tinggi, muncul kesan bahwa pengorbanan rakyat belum sepenuhnya dibalas dengan pelayanan yang setara.
Presiden maupun kepala daerah sebenarnya berada dalam posisi yang tidak mudah. Mereka dituntut menjaga stabilitas fiskal sekaligus memenuhi janji politik. Namun, jika kebijakan hanya berorientasi pada peningkatan penerimaan tanpa memperhatikan kemampuan masyarakat, maka kepercayaan publik perlahan akan terkikis. Janji kampanye akan berubah menjadi sekadar slogan yang kehilangan makna.
Yang dibutuhkan saat ini bukan sekadar menaikkan penerimaan pajak, melainkan memperluas basis ekonomi. Pemerintah harus lebih serius menciptakan lapangan kerja, memperkuat sektor produktif, mendorong investasi yang sehat, dan memberdayakan UMKM agar masyarakat memiliki penghasilan yang layak. Dengan ekonomi yang tumbuh, penerimaan pajak akan meningkat secara alami tanpa harus membebani rakyat secara berlebihan.
Negara yang kuat bukanlah negara yang mampu memungut pajak sebesar-besarnya, melainkan negara yang mampu menyeimbangkan antara hak negara dan kemampuan rakyat. Pajak harus menjadi instrumen pembangunan yang menghadirkan keadilan sosial, bukan sumber keresahan yang semakin menekan kehidupan masyarakat kecil.
Pada akhirnya, ukuran keberhasilan seorang presiden maupun kepala daerah bukanlah seberapa besar target pajak yang tercapai, melainkan seberapa jauh kebijakan mereka mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat. Sebab, kekuasaan memperoleh legitimasi dari kepercayaan masyarakat, dan kepercayaan hanya akan bertahan apabila janji politik diwujudkan dalam kebijakan yang berpihak kepada rakyat, bukan justru menambah beban hidup mereka.
Editor : EB
