Oleh Amidan Rumbouw
SPIONNEWS.ID, MALUKU –Pemerintahan Prabowo – Gibran membawa visi transformasi ekonomi dengan berbagai program strategis. Salah satu kebijakan yang menjadi sorotan adalah efisiensi anggaran yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas penggunaan APBN. Namun, kebijakan ini memicu kontroversi karena dapat berdampak pada pemangkasan anggaran di sektor-sektor vital seperti pendidikan, kesehatan, dan subsidi masyarakat. mahasiswa dan masyarakat sipil melihat kebijakan ini sebagai ancaman bagi kesejahteraan rakyat.
Pemotongan atau realokasi anggaran sering kali tidak transparani dan justru memperparah ketimpangan ekonomi. Keresahan utama yang muncul adalah ketidakseimbangan dalam pengalokasian anggaran, dimana proyek-proyek infrastruktur besar tetap berjalan sementara program sosial mengalami pengurangan dana. Dari perspektif politik, kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan tanpa konsultasi publik berisiko merusak legitimasi pemerintahan. Sehingga masyarakat merasa tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan yang berdampak langsung pada kehidupan mereka. Hal ini dapat memperbesar ketidakpercayaan terhadap pemerintah dan meningkatkan eskalasi gerakan protes di berbagai daerah.Protes mahasiswa dan masyarakat sipil di berbagai kota menunjukkan adanya kesadaran politik yang semakin meningkat. Mereka tidak hanya menuntut transparansi anggaran, tetapi juga menyoroti adanya potensi penyalahgunaan dana negara. Gerakan ini mencerminkan ketidakpuasan publik terhadap pola kebijakan yang dianggap lebih mengutamakan kepentingan elite dibandingkan rakyat kecil.
Dampak lain dari kebijakan efisiensi anggaran yang tidak terarah adalah meningkatnya ketimpangan sosial. Jika anggaran untuk sektor pendidikan dan kesehatan dikurangi, maka akses terhadap layanan dasar akan semakin sulit bagi masyarakat miskin. Ini berpotensi menciptakan kesenjangan yang lebih dalam dan memperburuk kondisi ekonomi masyarakat kelas bawah. Di sisi lain, kebijakan ini juga berdampak pada stabilitas politik, jika pemerintah tidak segera merespon tuntutan mahasiswa dan masyarakat, maka bisa terjadi gelombang protes yang lebih besar.
Baca Juga : LSM PKN Ikut Mendukung Program Percepatan Pengentasan Kemiskinan
Sejarah bangsa Indonesia telah menunjukkan bahwa kebijakan ekonomi yang tidak berpihak pada rakyat dapat memicu ketidakstabilan politik, sebagaimana yang terjadi dalam reformasi tahun 1998. maka dari itu, solusi yang harus ditempuh pemerintah dari berbagai pertimbangan untuk harus tunduk sejenak lalu melihat kebelakang dan merenungkan bagaimana caranya mensejahterakan masyarakat dari kemiskinan.
Pertama, Pemerintah perlu menerapkan kebijakan efisiensi anggaran yang transparan dan berbasis partisipasi publik. Sebelum memangkas atau merelokasi anggaran, perlu ada konsultasi dengan berbagai pihak, termasuk akademisi, mahasiswa, dan masyarakat sipil, agar kebijakan yang diambil lebih adil dan tidak merugikan kelompok rentan.
Kedua, Pemerintah harus memprioritaskan anggaran untuk sektor-sektor yang bersentuhan langsung dengan kesejahteraan rakyat. Pendidikan, kesehatan, dan bantuan sosial tidak boleh dikorbankan demi proyek infrastruktur besar. Pemerintah perlu mencari sumber pendanaan lain yang tidak membebani rakyat kecil, misalnya dengan meningkatkan efisiensi birokrasi dan menekan anggaran belanja pegawai yang tidak produktif.
Ketiga, Kebijakan fiskal harus lebih progresif dengan meningkatkan pajak bagi kelompok berpenghasilan tinggi dan menutup celah korupsi dalam pengelolaan anggaran negara. Langkah ini mungkin akan membantu meningkatkan penerimaan negara tanpa harus memangkas anggaran layanan publik.
Keempat, Pemerintah perlu membangun mekanisme pengawasan yang lebih ketat terhadap penggunaan anggaran. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus lebih proaktif dalam mengaudit penggunaan dana publik agar kebijakan efisiensi tidak menjadi alasan untuk menyalahgunakan keuangan negara.
Kelima, Pemerintah harus membuka ruang dialog yang lebih luas dengan masyarakat. Sebab, saat ini protes yang terjadi di berbagai daerah menunjukkan adanya kesenjangan komunikasi antara pemerintah dan rakyat, jika pemerintah lebih responsif terhadap aspirasi masyarakat, maka kepercayaan publik dapat dipulihkan dan kebijakan yang diambil akan lebih efektif dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat.Di harapkan kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan tidak hanya sekadar pemangkasan biaya, tetapi benar-benar menjadi alat untuk memperbaiki tata kelola keuangan negara demi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.
Editor : Erwin Banea
