Desa Lawela Berfokus Pada Tanaman Holtikultura Untuk MBG

SPIONNEWS, Batauga – terkait dengan makan gizi gratis yang diselenggarakan di Kabupaten Buton Selatan, Bupati menekankan agar bahan pangan terkait dengan program makan bergizi gratis dari presiden, harus diambil oleh masyarakat lokal dan desa-desa akan memulai diprogramkan agar memiliki produk unggulan yang bisa menopang program tersebut.

Dari 60 desa yang ada di Kabupaten Buton Selatan salah satunya Desa Lawela, yang ikut terlibat dalam progres pengembangan daerah untuk menyediakan bahan pangan terkait makan bergizi gratis untuk para siswa yang ada di Kabupaten Buton Selatan.

Saat dikonfirmasi Kepala Desa Lawela Muslihi mengungkapkan, dulunya di dana desa ada anggaran untuk ketahanan pangan, atau di singkat Ketapang, kemarin di musdes kita sudah rancang sesuai kebutuhan masyarakat, namun karena sudah ada peraturan baru dari kementrian, maka anggaran Ketapang di alihkan ke Bumdes.

“Nantinya Bumdes yang kelola untuk kebutuhan MBG tersebut, nantinya dana tersebut akan dikelola pada bidang perkebunan dan pertanian kebetulan itu pedesaan yang hilang masyarakatnya lebih banyak berkebun” tuturnya pada awak media, Selasa, 18/3/2025.

Lanjutannya, untuk ayam potong sendiri di sini masyarakat sudah punya jadi kita tidak akan mengarahkan kepada peternakan tersebut, kami tidak bisa melakukan usaha yang sama karena menjaga agar usahanya masyarakat tidak mati.

“Karena itu, apa yang akan kami usahakan tidak ada saingan dengan masyarakat, untuk perkebunan sendiri kami merencanakan untuk tanaman hortikultura dimana kebutuhan sayur-mayur menjadi salah satu bahan pokok dalam MBG” ungkapnya.

Kata Kepala Desa tanaman ini kami upayakan dalam 3 bulan dapat panen jadi masyarakat tidak menunggu lama, untuk mendapatkan hasilnya dan sesuai dengan kebutuhan dari program tersebut.

“Untuk peternakan ayam petelur di desa kami kayaknya tidak kami butuhkan karena resiko dalam penanganan dan peternakan ayam petelur itu sangat besar, dan kami sudah melihat ada desa-desa lain yang sudah memiliki peternakan telur Jadi kami tidak arahkan ke situ untuk dana desa kami” Ujarnya.

Kalaupun tidak kami hanya berpikir tentang pakan ternaknya karena itu yang untuk wilayah kami letak geografis kemungkinan besar bisa terlaksana.

Untuk persiapan lahannya sekitar 2 hektar, Adapun lahan yang 200 hektar merupakan lahan HKM yang dipakai oleh masyarakat untuk melakukan penanaman jangka panjang seperti kelapa dan sebagainya.

“Adapun lahan tersebut terlalu jauh dari jalan utama sekitar 3 sampai 4 kilo dan itu pun jalannya kurang tahu bagus, Jadi kemungkinan masyarakat yang berkebun sandal masih sedikit kesulitan.

“Jadi tanaman yang mereka tanam hanya tanaman yang tidak membutuhkan penjagaan yang ketat, Sedangkan untuk program makan Gizi gratis memerlukan tanaman yang singkat” jelasnya.

Kata, kepala desa, mengharapkan agar pemerintah daerah dalam melaksanakan program pemerintah pusat bisa ikut mengawal desa yang berprogres untuk mensuplai bahan pangan tersebut,

“Jangan nantinya ketika program itu turun dengan anggarannya kami tidak dikawal dan tidak diarahkan yang akhirnya akan menimbulkan kurangnya masyarakat akhirnya kami dalam menjalankan program tersebut sedikit waspada sehingga tidak terjadi pelanggaran” imbuhnya.

Dalam pengelolaan anggaran Kami selalu waspada, Kami lebih senang apabila pemerintah daerah memberikan arahan terkait program yang akan dijalankan dengan menggunakan dana desa.

“Bahkan kami ada di grup selalu berharap agar Dana Desa ini bisa ada Stop, sehingga kami bisa lebih nyaman karena setiap anggaran dana desa turun sekarang kami dicurigai, seakan-akan dana desa disalahgunakan, kalau sebab itu kami dari pemerintah Desa menerapkan agar pemerintah daerah bisa membantu kami dan mengarahkan kamu terkait program dari pemerintah pusat yang berhubungan dengan dana desa” harapannya.

Sebenarnya kami sudah bekerja sebaik mungkin hanya selalu di mata orang lain selalu ada saja pelanggaran. Keluhnya,

Harapannya bagi masyarakat dengan adanya dana desa bisa ikut terlibat dan bisa menambah pundi-pundi ekonomi bagi masyarakat desa Oleh sebab itu melalui Bumdes pemerintah Desa tidak kerja sendiri tetapi ikut melibatkan masyarakat. (Ha)

Editor: Harry

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *