SPIONNEWS.ID, MALUKU – Pembukaan Musyawarah Daerah (Musda) DPD IMM Maluku pada 13 September kemarin seharusnya menjadi ruang konsolidasi kader dan forum intelektual, justru diwarnai dengan hadirnya sejumlah elit daerah seperti Kapolda Maluku, Gubernur, dan Walikota Ambon. Fenomena ini memantik kritik tajam dari Samil Rahareng, Sekretaris Komisariat IMM KIP Unpatti.
Samil Rahareng mengungkapkan, Musda IMM bukanlah ajang seremonial untuk menampilkan barisan pejabat, melainkan ruang kaderisasi yang harus steril dari kepentingan kekuasaan.
“IMM dibangun di atas idealisme amar ma’ruf nahi munkar. Ketika Musda lebih dibanggakan karena kehadiran pejabat daripada konsolidasi kader, maka di situlah independensi organisasi dipertaruhkan,” ujarnya kapada awak media Minggu, (14/09/2025).
Rahareng menilai, kebanggaan atas kehadiran elit daerah justru memperlihatkan wajah IMM yang bergeser dari gerakan kritis menuju gerakan seremonial. Hal ini, kata Samil, berbahaya karena menjadikan IMM seolah mencari legitimasi dari kekuasaan, bukan mengokohkan diri sebagai kekuatan moral mahasiswa.
“Musda IMM seharusnya mengokohkan arah perjuangan kader, bukan menjadikan panggung kehormatan bagi pejabat. Jika IMM terus merawat budaya seremonial semacam ini, maka pelan tapi pasti, ruh kritis dan independensi akan hilang,” tambahnya.
Samil menegaskan bahwa mahasiswa adalah kekuatan moral yang harus berdiri di atas kepentingan rakyat, bukan berbangga dengan kedekatan pada penguasa. Kehadiran pejabat dalam Musda, menurutnya, hanya akan menumpulkan daya kritis IMM dan melemahkan posisi organisasi di mata publik.
“IMM tidak boleh menjadi jinak terhadap kekuasaan. Jika Musda hari ini lebih mementingkan gengsi kehadiran elit daripada substansi perjuangan, maka kita sedang menyaksikan kemunduran marwah IMM,” tutupnya.
Editor : Redaktur SpionNews.id Maluku
