Desakan tersebut disampaikan APMM Kepton dalam pernyataan resminya pada Rabu (18/4/2026), menyusul adanya dugaan penyimpangan anggaran yang dinilai tidak sesuai.
Dalam keterangannya, APMM Kepton menilai sejumlah program dan kegiatan desa diduga tidak dilaksanakan secara transparan. Bahkan, realisasi pekerjaan disebut-sebut tidak sebanding dengan anggaran yang telah dialokasikan.
“Beberapa kegiatan diduga tidak sesuai dengan volume dan kualitas pekerjaan sebagaimana yang dianggarkan. Hal ini berpotensi merugikan keuangan negara serta mencederai kepercayaan masyarakat,” tulis pernyataan tersebut.
Atas dasar itu, APMM Kepton menyampaikan tuntutan utama kepada aparat penegak hukum, yakni:
Meminta Kejaksaan Negeri Buton untuk memeriksa Kepala Desa Lambusango terkait realisasi anggaran dana desa di desa Lambusango tahun 2020-2025.
APMM Kepton juga menegaskan bahwa langkah tersebut merupakan bagian dari kontrol sosial masyarakat dalam mendorong tata kelola pemerintahan desa yang transparan dan akuntabel.
Dalam pernyataannya, mereka merujuk pada sejumlah regulasi, di antaranya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari pihak Pemerintah Desa Lawele terkait tudingan tersebut. (**)
Editor : Harry
