SPIONNEWS.ID, MALUKU – Banjir yang terus berulang di kawasan Sungai Wae Laala, Dusun Laala, Desa Loki, Kecamatan Huamual, Kabupaten Seram Bagian Barat kembali memicu kritik terhadap proyek Sabo Dam yang dibangun pada tahun anggaran 2025. Proyek yang digadang-gadang sebagai solusi pengendali banjir itu kini justru dinilai belum memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Pembangunan Sabo Dam yang dikerjakan oleh Balai Wilayah Sungai (BWS) Maluku di bawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tersebut menelan anggaran hingga Rp32 miliar. Nilai yang besar ini menjadi perhatian publik karena hasilnya dianggap tidak sebanding dengan tujuan awal proyek.
Fakta di lapangan menunjukkan bahwa Sabo Dam tersebut mengalami penumpukan material berupa tanah, batu, dan kayu yang terbawa dari kawasan hulu Gunung Laala. Kondisi ini menyebabkan aliran air tidak terkendali dan sering meluap ke pemukiman warga serta lahan pertanian.
Peristiwa banjir terakhir terjadi pada Senin (23/03/2026) sekitar pukul 08.26 WIT, saat hujan deras mengguyur wilayah hulu. Air yang membawa material longsoran meluap dan merendam sejumlah rumah warga, menambah daftar panjang kejadian serupa yang telah terjadi sebelumnya.
Sekretaris DPD AMPEL Maluku, Ardy Tomia, mengungkapkan bahwa proyek tersebut terdiri dari dua paket pekerjaan yang telah selesai pada Desember 2025. Namun ia menilai, sejak selesai dibangun, fungsi Sabo Dam tidak berjalan optimal dan cenderung diabaikan dalam hal pengawasan.
Menurutnya, desain konstruksi yang digunakan sejak awal sudah menimbulkan tanda tanya, terutama terkait banyaknya sekat serta bentuk struktur yang dinilai tidak mampu menahan laju material dari hulu. Hal ini berdampak langsung pada kegagalan fungsi pengendalian banjir.
Ardy juga menyoroti lemahnya pengawasan dari pihak terkait selama masa pemeliharaan proyek. Ia menilai, seharusnya ada langkah cepat untuk membersihkan material yang menumpuk agar fungsi Sabo Dam tetap berjalan sebagaimana mestinya.
Ia pun berharap pemerintah segera mengambil tindakan tegas untuk mengevaluasi proyek tersebut secara menyeluruh. Menurutnya, keselamatan masyarakat dan keberlangsungan ekonomi warga, terutama di sektor pertanian, harus menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan pembangunan.
Editor : EB
