Gas Kepton, Minta BPS dan Dinsos, Terkait Data Tak Sesuai Realita

“Data SIKS-NG Tak Sesuai Realita, GAS KEPTON Desak Dinsos dan BPS Buton Selatan Segera Lakukan Pendataan Ulang Bansos”

SPIONNEWS, BUTON SELATAN – Gerakan Aktivis Solidaritas Kepulauan Buton (GAS KEPTON) menyoroti tajam ketidaksesuaian antara data Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) dengan realita kehidupan masyarakat di lapangan. Penyaluran bantuan sosial yang dinilai tidak tepat sasaran memicu desakan kuat agar instansi terkait segera membenahi karut-marut data kemiskinan di Kabupaten Buton Selatan.

Aktivis GAS KEPTON, Hasman, menegaskan bahwa Dinas Sosial (Dinsos) dan Badan Pusat Statistik (BPS) Buton Selatan harus bekerja lebih teliti, transparan, dan akuntabel. Ia menilai proses verifikasi data yang berjalan saat ini sangat lemah, sehingga banyak warga yang benar-benar membutuhkan justru luput dari bantuan.

“Kami meminta dengan tegas agar Dinas Sosial dan BPS Buton Selatan segera melakukan pendataan ulang secara menyeluruh. Perlu ada pembaruan data masyarakat yang riil untuk program PKH, Sembako, BPNT, dan PBI JK. Jangan lagi ada masyarakat miskin yang terabaikan karena data yang usang,” ujar dengan nada tegas.

Gerakan Aktivis Solidaritas Kepulauan Buton (GAS KEPTON) mendesak Dinsos dan BPS Buton Selatan melakukan pendataan ulang bansos karena data SIKS-NG dinilai tidak sesuai realita dan memicu ketidaksasaran bantuan.

Tindakan ini didorong atas dasar UU No. 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin dan Permensos No. 3 Tahun 2021, yang mewajibkan validasi data secara berkala dan akuntabel.Lebih lanjut, Hasman memberikan peringatan keras kepada pucuk pimpinan dan jajaran instansi sosial tersebut.

Ia menyatakan bahwa jabatan bukanlah fasilitas untuk bersenang-senang, melainkan tanggung jawab moral yang besar kepada rakyat.

“Kepala Dinas Sosial Buton Selatan beserta seluruh pegawainya jangan terlalu nyaman dalam jabatan! Apabila tidak mampu mengemban jabatan ini, segera mungkin mengundurkan diri! Jabatan adalah amanah dan tanggung jawab, bukan tempat untuk berpangku tangan,” cetus Hasman tanpa kompromi.

Hasman juga memperingatkan dampak sosial yang fatal akibat ketidakakuratan data ini. Ketimpangan pembagian bantuan di lapangan berpotensi besar memicu perpecahan di akar rumput.

“Segera lakukan pembaruan data di masing-masing wilayah sekarang juga. Jangan ciptakan konflik di kalangan terkecil masyarakat akibat kelalaian dan ketidakbecusan kerja Dinas Sosial. Kami mendesak langkah konkret dalam waktu sesingkat-singkatnya,” pungkasnya.

GAS KEPTON menegaskan akan terus mengawal persoalan ini hingga hak-hak masyarakat miskin di Buton Selatan tersalurkan dengan adil dan tepat sasaran. (**)

Editor : Harry

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *