- JOKOWI END GAME
SPIONNEWS.ID, MALUKU – Serikat Mahasiswa Maluku Bersatu mengecam akan melakukan aksi demonstrasi sebagai bentuk penolakan terhadap agenda kunjungan Presiden Republik Indonesia (RI), Joko Widodo di Provinsi Maluku –yang dijuluki juga sebagai provinsi yang setiap negerinya dipimpin oleh seorang raja, sehingga Provinsi Maluku dijuluki juga dengan Negeri Raja-Raja.
Ketua Serikat Mahasiswa Maluku Bersatu (SMMB), Rifki Derlen menegaskan; “Kami akan melakukan aksi penolakan terhadap Presiden Jokowi dan menagih janji Jokowi selaku Presiden RI karena dalam beberapa kali kunjungannya ke Maluku pernah menjanjikan akan membangun proyek strategis nasional, yaitu Lumbung Ikan Nasional (LIN) dan Ambon New Port. Namun sampai akhir masa jabatannya, janjinya kepada masyarakat Maluku tidak pernah terealisasi akan proyek yang dijanjikannya itu,” tegas Rifki.
Menurutnya, Presiden Joko Widodo telah melakukan kunjungannya ke Maluku bukan hanya kali ini saja. “Untuk itu, kami sampaikan jangan hanya datang ke Maluku untuk memberikan janji pada kami masyarakat Maluku. Apakah karena Maluku mempunyai sumber daya alam yang cukup banyak, namun mengapa Maluku sampai hari ini masih pada taraf kemiskinan yang sangat signifikan yaitu urutan Provinsi ke 4 termiskin di Indonesia,” tandasnya.
Oleh karena itu, Serikat Mahasiswa Maluku Bersatu menolak kehadiran kunjungan Presiden Joko Widodo di beberapa kabupaten di Maluku antaranya di Ambon, Seram Bagian Timur dan Buru Selatan.”Kami rakyat Maluku tidak mau ditipu lagi,” tegas Ketua SMMB.
Lebih lanjut, Ketua SMMB mengingatkan kembali kepada Presiden RI, Joko Widodo untuk mengingat kembali ucapannya terkait Kabupaten Buru yang diduga masih adanya aktivitas pertambangan ilegal di gunung botak, yang pada dasarnya atas perintah Presiden Joko Widodo bahwa harus ditutup pertambangan gunung botak, namun masih saja ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dalam melakukan proses pertambangan ilegal itu. “Yang jadi pertanyaan dimana peran Anggota TNI dan POLRI dalam penertiban aktivitas pertambangan ilegal tersebut,” tegas Rifki.
Oleh sebab itu, lanjutnya, dengan kedatangan Bapak Presiden RI, Joko Widodo, SMMB akan suarakan dengan lantang bahwa masih banyaknya perampasan ruang hidup masyarakat adat di Maluku yang sampai hari ini belum juga disahkannya RUU Hukum Adat menjadi UU Hukum Adat, sehingga masih banyak eksploitasi di sekitar kawasan atau wilayah masyarakat adat dan terjadi perampasan sumber daya alam secara besar-besaran oleh Oligarki karena tidak adanya payung hukum untuk melindungi hak masyarakat adat.
Lebih jauh, Ketua SMMB itu menambahkan; “Aksi yang akan digelar nanti merupakan bentuk kecaman dan teguran keras yang harus didengar oleh Presiden Joko Widodo apabila sampai di Maluku, kami sudah mempunyai bahan kajian yang cukup untuk berani menyuarakan masalah yang terjadi di Maluku hari ini, sehingga kunjungan di setiap tempat di Maluku kami menduga ada kepentingan tertentu yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo,” geram Ketua SMMB Rifki Derlen. (EB)
