SPIONNEWS.ID, BAUBAU – Indonesia saat ini akan menghadapi pesta demokrasi pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang akan dilaksanakan secara serentak pada 27 November 2024 nanti. Tidak terkecuali dengan wilayah Sulawesi Tenggara, yang juga akan memilih gubernur dan wakil gubernur, wali kota dan wakil wali kota serta bupati dan wakil bupati. Pilkada adalah sebuah momentum perjalanan bangsa dan pesta demokrasi, maka pilkada serentak 2024 ini harus bebas dari intervensi para pemangku kebijakan yang bisa saja akan mencederai nilai-nilai demokrasi itu sendiri.
“ASN, TNI dan POLRI adalah institusi yang wajib menjaga netralitasnya sesuai dengan amanat Undang-Undang,” ujar Irfan selaku Formatur Ketua Umum HMI Cabang Baubau, saat dikonfirmasi wartawan spionnews.id di Kota Baubau Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), belum lama ini.
Ia pun menegaskan bahwa, dasar-dasar hukum netralitas ASN, juga TNI dan POLRI diatur tersendiri meliputi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Kedudukan dan Peran TNI dalam Lembaga Pemerintahan Negara dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Ia pun menambahkan, sudah jelas regulasinya. “Kita semua tentunya menginginkan hasil demokrasi yang sehat agar pempimpin yang lahir dalam pilkada serentak ini khususnya pada wilayah Sulawesi Tenggara adalah betul-betul pemipin yang memiliki integritas. Olehnya itu kami HMI Cabang Baubau menegaskan khususnya pada ASN dan institusi TNI, Polri, agar betul-betul menjaga netralitasnya, khususnya di Wilayah Kepulaun Buton,” tambahnya.
Menurutnya, jika seandainya ASN dan institusi TNI , Polri, tidak menjaga netralitasnya maka ini akan menjadi era degradasi bangsa dan kemunduran dalam berdemokrasi. “Suksesnya pilkada serentak tidak hanya menjadi tugas penyelenggara, ini menjadi tugas kita semua termaksud Himpunan Mahasiswa Islam, olehnya itu kami tegaskan akan terus meneropong jalannya tahapan pilkada serentak ini agar tidak ada institusi yang menyalahi wewenangnya atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang undangan,” tutup Irfan selaku Formatur Ketua Umum HMI Cabang Baubau.(*)
Liputan : La Nare
Editor : Rusly, S.Mn.
