Pasar Rakyat Burangasi Tidak Beroperasi Lagi, Gempar Sultra Beri Kritikan

SPIONNEWS.ID, Buton Selatan – Pasar Rakyat Burangasi yang dibangun pada April 2021 menggunakan dana APBN sebesar Rp 5 miliar kini tidak lagi beroperasi dan menyisahkan bangunan kumuh dan tidak terawat karena ditumbuhi rerumputan liar. Anggaran yang cukup fantastis tersebut tampaknya belum dimanfaatkan secara optimal oleh Pemerintah Kecamatan Lapandewa, khususnya masyarakat burangasi.

Lokasi pasar yang cukup jauh dan kurang strategis dianggap sebagai salah satu penyebab utama pasar tersebut sepi aktivitas dan kurang lebih dua tahun tidak beroperasi. Pembangunan ini juga dinilai tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat, sehingga terkesan dilakukan secara serampangan tanpa mempertimbangkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Buton Selatan.

Olehnya itu, Gerakan Mahasiswa Pejuang Rakyat Sultra (GEMPAR SULTRA) melalui Ketua Bidang Partisipasi Pembangunan Daerah Selatan, La Ode Idulmin, memberikan kritik tajam terhadap kondisi ini.“Pasar tersebut tidak beroperasi, dan ini perlu menjadi perhatian serius Pemda. Jangan sampai pasar yang dibangun dengan anggaran mewah ini justru dibiarkan terbengkalai dan akhirnya habis dimakan rayap,” ujar La Ode Idulmin.

Baca Juga : Petani Batauga Ikut Sosialisasi Produk Pupuk Cair Paten

Ia juga menyoroti bahwa keberadaan Pasar Rakyat Burangasi tidak efisien, mengingat adanya pasar utama yang lebih layak dan strategis untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

“Kami akan melakukan advokasi lebih dalam terkait anggaran pembangunan pasar ini. Jika ditemukan kejanggalan, kami tidak akan segan melaporkannya ke Kejaksaan Negeri Buton. Dalam waktu dekat, kami juga akan menyuarakan aspirasi ini kepada publik,” tambahnya.

Baca juga : Puluhan Warga Di Busel, Tangkap Ular Piton Sepanjang 10 Meter

GEMPAR SULTRA mendesak Pemda Buton Selatan segera mengambil langkah konkret untuk menghidupkan kembali pasar tersebut agar dapat menjadi pusat perputaran ekonomi bagi masyarakat Burangasi.

“Pasar Rakyat Burangasi yang seharusnya menjadi salah satu sarana peningkatan ekonomi daerah kini justru menjadi simbol kegagalan perencanaan pembangunan. Kritik keras dari masyarakat dan mahasiswa diharapkan dapat menjadi pendorong bagi Pemda untuk segera menyelesaikan persoalan ini” terangnya.

Liputan : Tim SPIONNEWS

Editor: Harry