SPIONNEWS.ID, MALUKU – Perhimpunan Mahasiswa Nusa Ina (Permanusa) meminta Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) untuk transparan melakukan pengusutan terkait dugaan korupsi dana bantuan sosial Covid-19 yang menelan anggaran miliaran rupiah tersebut.
Anggaran bantuan sosial tahun 2020 senilai 19 miliar tersebut diperuntukkan untuk penanganan Covid-19 terdapat dugaan kuat adanya tidak pidana korupsi didalamnya.
Hal ini disampaikan aktivis Permanusa Rama Keliangin ketika di wawancarai Kru Spionnews kamis, (10/04/2025) di kediamannya, kota ambon
Baca Juga : FKPPM Mengecam Propaganda Yang Mencoreng Nama Baik Wabup SBT
Keliangin meminta agar Kejaksaan Negeri (Kejari) SBB dalam melakukan pengusutan harus transparan, sehingga seluruh masyarakat mengetahui sejauh mana progres kasus dugaan korupsi bansos ini ditangani lembaga penegak hukum (Kejari SBB).
“Bansos itu uang milik masyarakat SBB secara kolektif, bukan milik sekelompok orang, Negara peruntukan untuk kepentingan masyarakat tetapi dalam perjalanan ada dugaan korupsi yang dilakukan oknum yang tidak bertanggung jawab, untuk itu masyarakat berharap penegakan hukum dapat berjalan dengan harapan adanya transparansi agar masyarakat juga mengetahui progres pengusutan kasus ini” tutur Keliangin
Lebih lanjut, Keliangin juga mengungkapkan bahwa proses penyelidikan kasus ini telah ditandatangani oleh Kepala Kejari SBB sejak tahun 2024, namun hingga kini masyarakat belum mendapat informasi resmi terkait perkembangan penanganannya.
“Kami berharap Kejari SBB mampu mengusut tuntas kasus ini dengan menetapkan dan menahan para pelaku yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi, dan berharap Kejari SBB juga harus transparansi agar masyarakat mendapatkan kejelasan mengenai hak mereka atas anggaran tersebut,” Tutupnya.
