SPIONNEWS.ID, MALUKU – Situasi di Desa Oki Lama, Kecamatan Namrole, Kabupaten Buru Selatan, kembali memanas setelah masyarakat secara tegas menolak penunjukan Penjabat (PJ) baru, Muhammad Najar Solissa. Gelombang penolakan ini disampaikan langsung oleh tokoh pemuda, tokoh agama, serta tokoh adat setempat yang menilai keputusan pemerintah daerah justru berpotensi memicu kegaduhan sosial.
Ketua Umum Ikatan Mahasiswa Oki Lama (IMOLKA), Ilham Wance, mengungkapkan kekecewaannya terhadap Bupati Buru Selatan, Lahamidi, yang dinilai abai terhadap aspirasi warga.
“Kami sudah sering berteriak atas nama keadilan, tapi Bupati seolah acuh tak acuh dengan kondisi desa kami. Saat kampanye, beliau berjanji mensejahterakan rakyat, bahkan sampai urat lehernya tampak ketika berorasi. Tapi sekarang, masalah Oki Lama seakan tidak dianggap sama sekali. Apa maksud Bapak, Pak Lahamidi?” tegas Ilham kepada awak media, Jumat (26/09/2025).
Ilham menegaskan, masyarakat menolak kehadiran Muhammad Najar Solissa karena dianggap berpotensi melukai hati warga dan mengganggu stabilitas sosial desa. Ia menuntut respons nyata dari Bupati agar suara rakyat benar-benar didengar.
“Jika Bapak ingin kami percaya, tolong dengarkan kami. Kami butuh pemimpin yang hadir dengan kepedulian, bukan sekadar janji,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Pemuda Desa Oki Lama, Hasan, menambahkan bahwa mayoritas masyarakat, termasuk para tokoh adat dan tokoh agama, menolak penunjukan PJ tersebut. Ia bahkan menyampaikan ancaman bahwa penghulu masjid siap turun dari jabatannya sebagai bentuk protes keras.
“SK PJ itu sudah dibekukan secara lisan oleh Sekda dan DPRD Buru Selatan, disaksikan langsung oleh tokoh masyarakat, adat, dan agama. Jadi kalau tetap dipaksakan ada PJ dari luar kampung, penghulu masjid akan turun dari jabatannya,” ungkap Hasan dengan nada tinggi.
Hasan juga menuding DPRD dan Sekda Buru Selatan tidak serius memperjuangkan aspirasi rakyat. Ia menyebut keduanya hanya sekadar “tukang parlente” yang pandai berbicara, tetapi lemah dalam bertindak.
“Apa yang mereka sampaikan saat audiensi di gedung DPRD kemarin hanya omong kosong. Tidak ada bukti nyata. Kami kecewa karena mereka hanya bicara di depan rakyat, tapi tak ada tindakan konkret untuk kepentingan masyarakat,” tegasnya.
Menurut Hasan, jika kondisi ini terus dibiarkan, maka bukan hanya penunjukan PJ yang bermasalah, tetapi juga kredibilitas DPRD dan Sekda sebagai representasi rakyat ikut tercoreng.
“Kalau tetap dipaksakan, ini menunjukkan lemahnya fungsi wakil rakyat dan birokrasi yang seharusnya mengayomi rakyat,” pungkasnya.
Situasi di Desa Oki Lama kini semakin menuntut kepedulian dan keseriusan pemerintah daerah agar masalah ini dapat diselesaikan secara damai dan adil. Warga menegaskan akan terus mengawal aspirasi mereka demi menjaga stabilitas sosial dan kepercayaan terhadap institusi pemerintah.
Editor : Redaktur SpionNews.id Maluku
