SPIONNEWS, Batauga – Pemerintah Kabupaten Buton Selatan bersama dengan DPRD Kabupaten Berau Selatan melakukan rapat koordinasi terkait dengan adanya nonaktifkan BPJS Kesehatan dari Kementerian Sosial sekitar 4.111 yang terdata di Kabupaten Buton Selatan dinonaktifkan dengan beberapa faktor.
Hal ini menjadi kecemasan anggota DPRD Kabupaten Buton Selatan bersama dengan pemerintah daerah untuk mereview kembali masyarakat yang benar-benar harus memiliki BPJS kesehatan atau JKN sehingga tidak lagi dinonaktifkan oleh Kementerian Sosial.
Dalam rapat tersebut dihadiri oleh Ketua DPRD Kabupaten Buton Selatan, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Buton Selatan dan beberapa anggota DPRD Kabupaten Buton Selatan. Hadir juga dari Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Selatan, Sekda, Asisten 1, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Buton Selatan dan beberapa lintas sektoral yang ikut terlibat dalam keberadaan tersebut.
Ketika dikonfirmasi Kepala Dinas Sosial Kabupaten Buton Selatan La Asari menjelaskan, kami dari pemerintah daerah karena memang untuk PBI JK pada tahun 2025 ini sesuai dengan data yang dikirimkan oleh pusdatin, ini ada penonaktifan 4.111, namun bila kita bandingkan dengan akhir tahun 2025 ada kenaikan setelah pada tanggal 22 Februari 2026. Naik hingga mencapai 224 jiwa” Namun demikian hal ini jelas akan kita cari pengaruhnya sehingga penonaktifan BPJS Kesehatan sehingga mencapai jumlah tersebut”imbuhnya.
Katanya, hal ini kemungkinan ada beberapa faktor diantaranya adalah kenaikan taraf hidup masyarakat, ataupun kemungkinan ada data yang penggunanya sudah meninggal dunia, Adapun hal lain kemungkinan yang berpengaruh signifikan yaitu jika selama 3 bulan tidak melakukan tes kesehatan maka secara otomatis BPJS kesehatannya akan dinonaktifkan.
“Dan yang paling berdampak besar adalah pola hidup masyarakat, dengan pengubahan Perubahan tekanan listrik dari 900 KWH menjadi 1200 KWH hal ini pun menjadi pengaruh, karena masuk kategori R1 dan R2” Tegasnya.
Berdasarkan rapat tadi baik legislatif maupun eksekutif , dari 4111 tersebut akan kita melihat Siapa saja yang terkena dalam daftar tersebut, bila hal tersebut dipengaruhi oleh perubahan kartu keluarga, karena status anak menjadi karyawan swasta atau TNI dan Polri, Kami menyarankan agar membuat KK baru bagi sang anak, sehingga yang berhak menerima bisa tidak terpengaruhi oleh status pekerjaan sang anak.
“Saat ini datanya belum bisa terverifikasi semuanya nanti dalam satu atau dua hari akan kita coba melihat data lengkapnya Siapa saja yang ter-cover dalam penonaktifan BPJS tersebut, kita akan melihat apa saja yang mempengaruhi kejadian tersebut” Imbuhnya.
Ungkap La Asari, diharapkan masyarakat agar bisa memakai pelayanan BPJS Kesehatan paling tidak Dan sebulan melakukan pemeriksaan kesehatan sehingga apa yang telah dibayarkan oleh pemerintah tidak sia-sia begitu saja.
“Peserta PBI JK nonaktif yang akan berobat dapat meminta surat keterangan berobat dari rumah sakit atau fasilitas kesehatan (puskesmas dan sejenisnya) Peserta kemudian melapor ke dinas sosial setempat untuk mengajukan permohonan reaktivasi BPJS PBI. Petugas dinas sosial melakukan verifikasi data Peserta, Nantinya akan ada tim yang turun ke lapangan untuk mau mengecek kembali terkait data para penerima BPJS Kesehatan yang benar-benar bisa terbayarkan oleh pemerintah” Jelasnya.
Ungkapan Senada Oleh Anggota DPRD Buton Selatan La Ode Asmin Menuturkan, respon hal ini setelah kami melakukan rapat bersama dengan pemerintah daerah maupun eksekutif karena ini merupakan bagian paling vital bagi masyarakat yang ada di Kabupaten Buton Selatan, sehingga dari data yang dikeluarkan oleh Kemensos, di Kabupaten Buton Selatan terdapat kurang lebih 4.111 jiwa, yang ternonaktifkan oleh BPJS Kesehatan menyarankan kepada pemerintah daerah Coba kita mengadakan pertemuan lintas sektor.
“Karena hal ini berkaitan dengan dinas sosial BPJS Kesehatan, dinas kesehatan dan berbagai pihak lain yang berkaitan dengan hal tersebut, kita sangat ragu jangan sampai masyarakat kita berharap masih aktif di BPJS kesehatannya, dan ketika dia sakit ternyata hal tersebut sudah tidak aktif, tanpa sepengetahuan mereka Dan ini menjadi masalah untuk kita semua dan daerah” Terangnya., Senin, 9/2/2026, di Kantor DPRD Buton Selatan.
Hal ini menjadi keseriusan kita untuk meminimalisir permasalahan tersebut, kami meminta kepada pemerintah daerah untuk sesegera mungkin untuk melakukan rapat lintas sektor untuk membahas permasalahan ini.
“Sehingga kesehatan ini yang menjadi pelayanan dasar, tidak bisa kita abaikan terlalu lama, pemerintah daerah juga harus memberikan informasi kepada seluruh masyarakat Kabupaten Buton Selatan, kalau berkaitan dengan efisiensi anggaran maka banyak cara yang bisa kita lakukan sehingga masyarakat bisa lebih mengerti keadaan daerah kita” Ucapnya.
Katanya, bisa melalui media sosial ataupun media-media yang berhubungan dengan kondisi Buton Selatan ataupun media lokal untuk bisa memberikan informasi kepada masyarakat terkait BPJS Kesehatan yang tidak digunakan selama 3 bulan dan dinonaktifkan. Dan kami meminta seluruh instrumen yang ada di Kabupaten Buton Selatan untuk bisa melakukan sosialisasi hal tersebut.
“Sehingga informasi-informasi seperti ini bisa tersampaikan dari tingkat kecamatan hingga ke tingkat paling bawah Desa ataupun Kelurahan, sehingga apabila masyarakat yang mendapatkan masalah ketika hendak mendapatkan pelayanan kesehatan di Puskesmas ataupun di rumah sakit dan BPJS tidak aktif maka bisa kita atasi lebih awal, dan kita hindari konflik-konflik yang ada di masyarakat” Ucapnya.(Ha)
Editor : Harry
