SPIONNEWS.ID, Buton Selatan – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Buton Selatan menggelar rapat bersama dengan para kepala dinas untuk membahas pengangkatan serta pemberian honor bagi PPPK di daerah tersebut. Tercatat, jumlah tenaga PPPK yang akan diangkat mencapai 2.385 orang. Rapat ini berlangsung di Aula Kantor DPRD Kabupaten Buton Selatan pada Senin (3/2/2025).
Ketua DPRD Buton Selatan, Dodi Hasri, S.Pd, menyampaikan bahwa pihaknya akan melakukan verifikasi langsung ke setiap dinas guna memastikan keakuratan data calon P3K paruh waktu.
“Hasil rapat tadi, anggota DPRD berencana menyisir atau mengunjungi setiap dinas minggu depan guna memastikan bahwa data calon P3K paruh waktu benar-benar sesuai, baik dalam sistem maupun di lapangan. Hal ini dilakukan agar anggaran APBD yang dialokasikan untuk P3K nantinya tepat sasaran,” ungkapnya saat dikonfirmasi di ruang kerjanya, Senin (3/2/2025).
Lebih lanjut, Dodi menjelaskan bahwa verifikasi ini sangat penting karena belanja pegawai menjadi salah satu beban besar bagi APBD. Dari data BKPSDM, jumlah tenaga P3K yang terdata sebanyak 2.385 orang. Jika setiap orang menerima gaji minimal Rp500.000 per bulan, maka total anggaran yang dibutuhkan mencapai Rp9,5 miliar per tahun.
“Ini menjadi beban yang cukup berat bagi APBD kita. Di satu sisi, kami memiliki kewajiban untuk menyelamatkan teman-teman P3K sesuai dengan instruksi pemerintah pusat. Namun, yang menjadi pekerjaan kita saat ini adalah memastikan keakuratan data di lapangan. Oleh karena itu, setelah rapat tadi, kami sepakat bahwa minggu depan anggota dewan akan turun langsung ke dinas untuk mencocokkan data BKPSDM dengan daftar hadir pegawai di setiap instansi,” jelasnya.
Saat ini, belanja gaji pegawai di Kabupaten Buton Selatan sudah mencapai lebih dari 37% dari total APBD. Jika ditambah dengan anggaran untuk P3K, kebutuhan belanja pegawai bisa mencapai Rp9-10 miliar lebih. Karena itu, DPRD menekankan agar alokasi anggaran dilakukan dengan cermat dan tepat sasaran.
“Kami akan melakukan cross-check di lapangan untuk memastikan bahwa pegawai non-ASN yang terdata benar-benar bekerja. Jangan sampai ada nama yang tiba-tiba muncul dalam data tanpa pernah magang atau bertugas sebelumnya. Kami akan melihat langsung dari daftar hadir yang ada,” tegas Dodi.
Selain itu, DPRD juga telah meminta data terbaru dari BKPSDM. Jika ditemukan ketidaksesuaian dalam data, maka kemungkinan besar akan diadakan rapat lanjutan untuk membahas perbaikannya.
“Kami juga akan meminta kepala OPD memberikan keterangan terkait setiap pegawai magang yang ada di kantor mereka. Jika ada pegawai yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kehadirannya, maka surat SPJ (Surat Pertanggungjawaban) harus dikeluarkan. Selain itu, jika ditemukan kasus lintas instansi, kami akan kembali berkoordinasi dengan BKPSDM Buton Selatan,” pungkasnya.(Ha).
Editor: Harry & Sdr. LN
