SPIONNEWS, Lapandewa – Pemerintah Kabupaten Buton Selatan, menggelar audiensi bersama Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara pada kunjungan kerja di Kecamatan Lapandewa, Kabupaten Buton Selatan.Dalam pertemuan tersebut memuat 4 poin strategis kerja sama antara kedua belah pihak tersebut, yakni diantaranya.Kemudahan Koordinasi dan Komunikasi antar instansi. Dimana komunikasi yang intens dan efektif dengan Kanwil Kemenkumham telah memberi kemudahan bagi Pemkab Buton Selatan dalam koordinasi dan konsultasi.
Komitmen Produk Hukum Daerah Berkualitas, Pemkab Buton Selatan berkomitmen terus melibatkan tenaga perancang hukum dari Kanwil Kemenkumham untuk menghasilkan regulasi daerah yang selaras dengan peraturan nasional, serta mendukung capaian Indeks Reformasi Hukum.
Prestasi Kekayaan Intelektual Komunal (KIK), sejauh ini Pemkab Buton Selatan menjadi sebagai daerah pencatat KIK terbanyak di Sulawesi Tenggara dengan 54 sertifikat kekayaan intelektual. Meliputi warisan budaya berupa cerita rakyat, tarian, kuliner, dan lainnya. Sehingga Kabupaten Buton Selatan dinobatkan sebagai Pelopor KIK Tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara pada tahun 2024.
Dukungan Reformasi Hukum dan Birokrasi, Pemkab Buton Selatan berharap adanya bimbingan dan dukungan dari Kanwil dalam rangka menciptakan masyarakat yang lebih adil, tertib hukum, dan sejahtera melalui optimalisasi kerja sama dan reformasi birokrasi.
Bupati Buton Selatan, Muhamad Adios menyatakan kehadiran jajaran kementerian tidak hanya memperkuat sinergi dalam urusan hukum, tetapi juga memberi dampak positif bagi pembangunan daerah secara menyeluruh.
Adios berharap kepada Kemenkumham Sultra agar turut mempromosikan potensi daerah, khususnya sektor pariwisata dan kekayaan intelektual budaya. Kemudian dengan terjalinnya kerja sama antara kedua belah pihak itu menjadi langkah besar dalam membangun daerah dari sisi hukum dan pariwisata secara seimbang.
“Kami percaya, dukungan dari Kemenkumham akan membawa Buton Selatan menjadi kabupaten yang maju, berdaya saing, dan dikenal secara Nasional,” ujarnya, Rabu (14/5/2025).
Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tenggara Topan Sopuan, mengatakan bahwa Kementerian Hukum bukanlah institusi yang jauh, melainkan mitra kerja pemerintah daerah yang siap mendampingi sampai ke tingkat desa. Tugas dan fungsi Kementerian Hukum sangat berkaitan erat dengan kebutuhan pembangunan daerah.
Di antaranya.Fasilitasi dan pendampingan pendaftaran hak kekayaan intelektual, baik individu maupun komunal.Pelayanan administrasi hukum umum, termasuk legalisasi, pewarganegaraan, dan perseroan perorangan.Harmonisasi produk hukum daerah agar selaras dengan norma hukum nasional dan aspirasi lokal.
“Kami siap menjadi fasilitator, mentor, dan penghubung antara pelaku lokal dan sistem hukum nasional,” Ungkapnya.
Ia berharap pada momentum ini dapat digunakan untuk menguatkan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.
Diketahui dalam kunjungan kerja tersebut, sekaligus menggelar Launching Promosi Wisata Daerah, yang merupakan bagian dari Program 100 Hari Kerja Bupati dan Wakil Bupati Buton Selatan. Diantaranya.
Karamba Resto di Desa Gerak Makmur, Kecamatan Lapandewa, Restoran terapung dengan konsep bahari dan kemaritiman.
Hutan Mangrove di Desa Lapandewa Makmur, Kecamatan Lapandewa, destinasi ekowisata dengan edukasi lingkungannya.Taman Kota di Burangasi Rumbia, Kecamatan Lapandewa, tempat rekreasi bersama keluarga.dan Pantai Lakadao di Desa Burangasi, Kecamatan Lapandewa, panorama pantai yang berada diujung paling selatan Kabupaten tersebut.(Ha)
Editor: Harry
