SPIONNEWS.ID, MALUKU – Publik Maluku mempertanyakan kinerja anggota DPR RI Fraksi PAN, Widya Pratiwi Murad, yang setiap tahunnya menerima dana reses hingga Rp700 juta untuk lima kali kunjungan kerja ke daerah pemilihan. Ironisnya, dana besar itu dinilai sama sekali tidak menyentuh problem dasar masyarakat Maluku, mulai dari infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hingga masalah agraria yang masih berlarut-larut.
Reses seharusnya menjadi momentum bagi wakil rakyat untuk mendengar aspirasi, menyerap keluhan, sekaligus memperjuangkan solusi nyata di tingkat pusat. Namun, masyarakat menilai agenda reses yang digelar Widya Pratiwi lebih banyak bersifat seremonial, bahkan cenderung elitis. Alih-alih membangun ruang dialog substantif, kegiatan reses dinilai hanya mengulang pola lama: hadir, pidato singkat, lalu selesai tanpa tindak lanjut konkret.
Sejumlah aktivis mahasiswa dan elemen masyarakat sipil di Maluku menegaskan, reses semestinya diarahkan pada masalah krusial: mahalnya biaya logistik, ketimpangan pembangunan antarwilayah, krisis energi di daerah kepulauan, serta minimnya perlindungan untuk nelayan dan petani. “Dana reses sebesar itu seharusnya menjadi instrumen untuk memperjuangkan rakyat. Bukan sekadar formalitas yang hampa,” kritik Direktur Rumah Muda Antikorupsi Fadel Rumakat Spi kepada awak media, selasa (01/09/2025)
Kekecewaan publik ini memperkuat tuntutan agar akuntabilitas dana reses anggota DPR RI diaudit secara terbuka. Tanpa transparansi dan komitmen untuk benar-benar menyentuh problem rakyat, dana ratusan juta setiap tahun hanya akan menjadi angka di atas kertas, tanpa makna bagi masyarakat Maluku.
Editor : Redaktur SpionNews.id Maluku
