SPIONNEWS.ID, MALUKU — Aliansi Mahasiswa dan Koalisi LSM se-Provinsi Maluku menyatakan penolakan keras terhadap rencana kunjungan Wakil Presiden Republik Indonesia ke Maluku. Mereka menilai kunjungan tersebut hanya bersifat seremonial tanpa solusi konkret bagi persoalan rakyat Maluku yang masih terbelit kemiskinan dan ketimpangan pembangunan.
Penolakan itu disampaikan dalam konferensi pers di Ambon, yang dipimpin oleh Koordinator Lapangan, Rudi Rumagia, pada Senin (13/10/2025) di bundaran poka Kota Ambon
Dalam pernyataannya, Rudi menegaskan bahwa kehadiran Wapres tidak membawa manfaat nyata bagi masyarakat, melainkan hanya menjadi ajang pencitraan politik.
“Kunjungan Wakil Presiden di Ambon tidak membawa solusi konkret bagi rakyat. Ini hanya seremoni tanpa makna, sementara masalah kemiskinan dan ketimpangan di Maluku terus dibiarkan,” ujar Rudi Rumagia dalam keterangan resminya.
Aliansi menyampaikan delapan poin tuntutan dalam konferensi pers tersebut. Di antaranya:
● Menolak kunjungan seremonial Wapres di Ambon karena tidak menyentuh persoalan rakyat.
● Mendesak pemerintah pusat membatalkan pemotongan DAU dan DAK untuk Maluku, yang merupakan provinsi termiskin ketiga di Indonesia.
● Menolak kebijakan Menteri KKP soal izin penangkapan ikan terukur 12 mil dari bibir pantai karena bertentangan dengan hukum adat.
● Menuntut transparansi pembagian PI 10% Blok Masela dan Blok Bula, yang hingga kini belum jelas manfaatnya bagi rakyat Maluku.
● Meminta Kejaksaan Agung RI mengusut dugaan penyimpangan proyek di Balai Wilayah Sungai (BWS) Maluku, termasuk proyek BuBi dan Bendungan Wae Apo.
● Mendesak penindakan terhadap dugaan korupsi proyek jalan nasional di BPJN Maluku yang sudah diaudit oleh BPK.
● Menuntut pengusutan manipulasi data teknis dan penyimpangan proyek ruas jalan Waipirit–Piru.
● Mendesak pencopotan Kepala Pertamina Patra Niaga Regional Maluku, atas dugaan penyimpangan penyaluran BBM bersubsidi di Kabupaten Seram Bagian Barat.
Rudi menegaskan, aksi penolakan ini merupakan bentuk kekecewaan rakyat Maluku terhadap ketidakadilan struktural yang terus dipelihara oleh kebijakan pemerintah pusat. Ia menilai Maluku selama ini hanya menjadi “halaman belakang republik” meski kaya sumber daya alam.
“Maluku tidak butuh kunjungan seremonial. Maluku butuh keadilan, pemerataan, dan keberpihakan nyata,” tegasnya.
Konferensi pers tersebut ditutup dengan seruan perlawanan moral oleh Aliansi
“Hidup Rakyat! Hidup Mahasiswa! Hidup Maluku!”
Editor : Redaktur SpionNews.id Maluku
