SPIONNEWS, BATAUGA – Pelayanan kepada masyarakat baik dalam bentuk kesehatan pendidikan keluhan terhadap fasilitas juga bagian dari pada peningkatan keamanan dan kenyamanan masyarakat ini telah bisa dicelupkan oleh masyarakat melalui kader posyandu yang ada di tingkat desa kelurahan ataupun kecamatan.
Dalam kesempatan itu, keluhan masyarakat bisa melihat lebih dekat program kader posyandu yang saat ini telah berubah bukan hanya pada penanganan stunting secara umum, namun ada penambahan enam program prioritas posyandu.
Program kerja Posyandu 6 SPM (Standar Pelayanan Minimal) adalah transformasi Posyandu sebagai pusat layanan terpadu yang mengintegrasikan kesehatan dengan 5 bidang dasar lainnya (pendidikan, PU, perumahan, sosial, trantibum) sesuai Permendagri No. 13 Tahun 2024. Layanan ini menyasar siklus hidup manusia secara menyeluruh melalui 5 langkah (pendaftaran-pelayanan) oleh kader posyandu.
Ketika dikonfirmasi Ketua Posyandu Kabupaten Buton Selatan Hj. Siti Norma Adios menuturkan, Hari ini saya melakukan kunjungan di tiga posyandu di Kabupaten Buton Selatan diantaranya ada Kecamatan Batauga UPTD posyandu Matahari 2 di Desa Bola, Kecamatan Sampolawa, Desa Gerakan Makmur, dan Desa Burangsi Kecamatan Lapandewa.
“Pada kunjungan tersebut saya juga didampingi oleh perwakilan beberapa dinas diantaranya Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Dinas PUPR, Kepala Dinas Kominfo, Plt.Kasat Pol PP, Dinas Pemdes, untuk melihat secara langsung keluhan masyarakat” imbuhnya, Rabu, 13/5/2026.
Ia menambahkan, dari kunjungan tersebut, ada 6 SPM diantaranya ada
Bidang Kesehatan (Sesuai SPM Kesehatan) KIA/KB, Pelayanan ibu hamil, nifas, bayi, dan balita, serta pelayanan kontrasepsi.Gizi: Penimbangan berat badan, pengukuran panjang/tinggi badan, dan pemberian vitamin/makanan tambahan.Imunisasi: Pelayanan imunisasi dasar lengkap.Penyuluhan: Penyuluhan kesehatan dan gizi.
“Bidang Pendidikan (Sesuai SPM Pendidikan)PAUD: Pendataan dan pelacakan anak usia dini untuk masuk PAUD.Pendidikan Dasar: Edukasi mengenai pentingnya pendidikan dasar dan membantu pendataan anak putus sekolah” jelasnya.
Lebih jauh, Kata Norma Adios, pada Bidang Pekerjaan Umum (Sesuai SPM Pekerjaan Umum) diharapkan kader posyandu saat melihat atau turun langsung kepada masyarakat melihat sejauh mana sanitasi, Edukasi dan pendataan akses air bersih dan jamban sehat. Infrastruktur, Pelaporan fasilitas umum rusak di sekitar pemukiman, agar pemerintah daerah bisa melihat keluhan masyarakat.
“Sisi lain ada para kader posyandu harus melihat kondisi masyarakat yang serba kekurangan, Bidang Perumahan Rakyat (Sesuai SPM Perumahan Rakyat) Rumah Layak Huni: Pendataan rumah tidak layak huni (RTLH) bagi keluarga berisiko. Lingkungan Sehat, Sosialisasi perumahan sehat dan lingkungan yang bersih” Ungkapnya.
Katanya, bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat, Kamtibmas, Sosialisasi keamanan lingkungan dan perlindungan masyarakat. Perlindungan Anak/Perempuan, Pencegahan kekerasan dalam rumah tangga dan perlindungan anak
“Untuk Bidang Sosial (Sesuai SPM Sosial) Bantuan Sosial, Pendataan keluarga miskin atau tidak mampu untuk akses bansos (seperti PKH). Penanganan Masalah Sosial, Pelayanan bagi penyandang disabilitas, lansia, dan yatim piatu” imbuhnya. (Ha)
Editor : Harry
